PERISKOP 2025: Denyut Menuju 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
JAKARTA – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Pada 27 Januari 2025, perjalanan keduanya menahkodai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bakal memasuki 100 hari.
Menteri Bikin Gaduh
Baru mulai bekerja, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bikin gaduh. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, misalnya menyebut peristiwa berdarah 1998 bukan pelanggaran HAM. Pernyataannya itu langsung menuai kritik tajam.
Yusril buru-buru mengklarifikasi. Ia berkilah pertanyaan yang diajukan terhadapnya tidak jelas, apakah genocide atau ethnic cleansing. Kalau dua poin itu yang ditanyakan, kata Yusril memang tidak terjadi pada 1998.
Selanjutnya Menteri HAM Natalius Pigai dengan lantang menyatakan anggaran Rp64 miliar untuk kementerian yang dipimpinnya terlalu sedikit. Pigai pun meminta anggarannya ditambah menjadi Rp20 triliun untuk menambah pegawai dan sosialisasi HAM yang menuai kegaduhan.
Kelakuan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi juga tak ketinggalan buat kegaduhan. Yandri membuat surat acara tasyakuran pribadi, namun dengan kop kementerian.
Sementara Bahlil membocorkan soal jatah menteri partainya yang cukup banyak asalkan Gerindra harus mendapatkan jatah kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lain hal Hasan Nasbi, ia menyebut Kabinet Prabowo-Gibran lebih ramping dari era Joko Widodo (Jokowi). Dalih yang dilontarkan, di kabinet Prabowo-Gibran terdapat 7 menteri koordinator (Menko).
Menko itu yang akan mengoordinasi kementerian di bawahnya. Dia lantas membandingkan di era Jokowi yang justru organisasi kementeriannya lebih gemuk. Kegaduhan yang tak kalah heboh dibuat Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah.
Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu mengolok-olok penjual es teh hingga viral. Kritik tajam menghujam hingga Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim turut bersuara. Gus Miftah akhirnya minta maaf dan mengundurkan diri dari jabatannya.
Padahal, Prabowo menggembleng para menterinya di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Sebuah prosesi ala militer yang diklaim untuk mendongkrak kinerja dengan membangun kesolidan.
Terlepas dari kegaduhan yang terjadi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo mengapresiasi sejumlah kebijakan yang ditelurkan pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang 100 hari. Kebijakan itu, menurutnya, cukup pro terhadap masyarakat bawah.
“Mulai dari memutuskan menghapus kredit macet atau utang bagi satu juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kalau di total mencapai Rp14 triliun,” kata pria yang dikenal sebagai Eko Patrio itu kepada Okezone.
Kemudian, kegaduhan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen juga bisa diatasi Prabowo yang hanya memberlakukannya bagi barang dan jasa mewah. “Lalu, kemarin Presiden membatalkan kenaikan PPN 12 dan hanya menaikkan PPN 12 bagi barang mewah,” imbuhnya.
Eko mengungkapkan, Prabowo juga fokus pada swasembada pangan, sehingga ke depan masyarakat juga bisa melihat bahwa Prabowo akan menyetop impor pangan. Mulai dari beras, jagung, gula dan garam yang akan dimulai pada tahun ini.
“Dari segi swasembada energi, tahun 2026 juga akan kita stop impor bbm solar dan akan digantikan B50,” katanya.
Dari sektor kesehatan selain akan membangun rumah sakit, ada juga program pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik sebagai upaya preventif menjaga kesehatan masyarakat.
“Terakhir, program untuk pemenuhan gizi bagi anak sekolah melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai juga. Bahkan, kita tahu arahan dari Presiden bahan bakunya harus melibatkan dari dalam negeri melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” tuturnya.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (Pedas), Anthony Leong, menyatakan, meskipun 100 hari merupakan waktu yang relatif singkat untuk menilai kinerja pemerintahan, Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat dalam menunaikan berbagai janji kampanyenya.
"Presiden Prabowo terus meluncurkan kebijakan-kebijakan populis yang dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Anthony.
Sebagai contoh, kenaikan gaji guru dan peluncuran program Makan Bergizi Gratis adalah langkah konkret yang sangat positif. Program-program ini mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Anthony juga menyoroti terkait efisiensi anggaran, terutama mengenai belanja alat tulis kantor (ATK) kementerian yang mencapai Rp44,4 triliun. Menurut Anthony, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan parlemen dalam memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
"Kami sangat mengapresiasi perhatian Pak Prabowo dan juga Pak Dasco (Sufmi Dasco Ahmad) terhadap efisiensi anggaran. Penekanan beliau pada pengelolaan belanja yang lebih bijak adalah langkah yang sangat mendukung upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membebani keuangan negara," ungkap Anthony.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun program-program populis memerlukan pengelolaan anggaran yang cermat, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam membuat keputusan yang berpihak kepada rakyat.
"Tantangan yang ada harus dijadikan peluang untuk terus berinovasi. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, dan dengan strategi yang bijak, semua kebijakan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat," imbuhnya.
Selain itu, Anthony menyampaikan dukungannya terhadap program-program yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama anak-anak pelajar.
"Kebijakan seperti ini benar-benar mencerminkan keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemerintah untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa ini," pungkas Anthony.
Prabowo dalam pemerintahannya mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi itu akan diwujudkan melalui 8 misi yang disebut dengan Asta Cita. Dirangkum dari laman Kementerian PAN RB, 8 Asta Cita itu meliputi:
1) Memperkokoh ideology Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Kemudian, 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Selanjutnya, 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Terakhir 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Untuk mewujudkan misinya, Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih. Tak tanggung-tanggung ia membentuk kabinet gemuk, kendati banyak yang menganggap sekadar untuk membagi-bagi kue kekuasan. Setidaknya ada 109 orang di kabinet yang dibentuknya, terbanyak setelah era Orde Baru dan Reformasi.
Gemoynya Kabinet Prabowo diiringi perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga. Banyak, kementerian dipecah dan pembentukan badan baru. Prabowo pun tak memungkiri kalau kabinet yang dibentuknya gemuk.
“Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya,” ujar Prabowo beberapa waktu silam.
Gebrakan Prabowo
Di awal pemerintahan Prabowo, puluhan koruptor ditangkap. Dari sekian nama, ada sejumlah nama beken seperti mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Meski, kerap dianggap bernuansa politis, mantan Tim Sukses Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) dan ditetapkan tersangka dalam kasus impor gula di Kementerian Perdagangan.
Kejagung juga menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tannur. Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar turut menjadi tersangka. Teranyar adalah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto dijerat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.
Prabowo sejak awal menekankan tentang pemberantasan korupsi. Bahkan, dirinya turut mengomentari vonis ringan Harvey Moeis, terdakwa kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada 2015-2022. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp300 triliun dalam kasus tersebut.
Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Prabowo menyindir bahwa koruptor kalau bisa dihukum 50 tahun penjara. Kejagung pun langsung melakukan banding atas putusan tersebut.
Kendati sempat terlontar Prabowo memberikan celah pengampunan koruptor yang ingin mengembalikan uang korupsinya. Setelah menuai kontroversi, Prabowo langsung mengklarifikasi bahwa dirinya bukan memaafkan koruptor, namun ingin mendorong mereka agar bisa bertaubat.
Dalam lawatannya ke sejumlah Negara, Prabowo salah satunya menjalin kerjasama seperti dengan pengusaha China di berbagai bidang dengan nilai investasi lebih dari USD10 miliar atau setara Rp156,5 triliun. Begitu juga dalam lawatan ke Inggris membawa komitmen investasi 8,5 miliar dolar AS setelah bertemu sejumlah pemimpin perusahaan. Upaya itu dilakukan tak terlepas dari target Prabowo dalma pertumbuhan ekonomi hingga 8.
Persoalan judi online di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencoreng kementerian di era Prabowo. Sebab, oknum pegawai Komdigi malah menjadi beking dari situs judi online dan mendapat setoran dari bandar judi online. Beberapa dari mereka yang terlibat ditangkap.
Prabowo juga berupaya menunaikan janjinya menaikkan gaji guru. Dengan bangganya, Prabowo yang baru sebulan menjabat itu mengumumkan kenaikan gaji guru.
“Saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” kata Prabowo dalam sambutannya di Hari Guru Nasional 2024, Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 28 November 2024.
Meski menuai pro kontra, Prabowo juga memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Bukan hanya itu, Mantan Danjen Kopassus itu juga memulangkan lima narapidana kasus Bali Nine ke Australia.
Memasuki 2025, isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen menjadi isu tidak populis bagi pemerintahan Prabowo sebelum 100 hari pertama. Bahkan, bisa dikatakan pertama kalinya ada demonstrasi skala besar di pemerintahan Prabowo.
Prabowo putar otak bersama menterinya, hingga akhirnya menerapkan bahwa kenaikan PPN yang berlaku bagi barang dan jasa mewah. Selain itu, ada stimulus berupa bantuan untuk masyarakat.
Langkah Prabowo tak berhenti dengan melakukan penghapusan utang 1 juta utang bank bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tahun 2025 dengan total nilai Rp14 triliun. Kendati penerapannya dilakukan secara bertahap.
Kebijakan populis yang langsung dirasakan masyarakat terus digelontorkan, seperti layanan medical check up gratis di Puskesmas untuk masyarakat yang sedang berulang tahun. Kemudian, diskon tarif listrik untuk masyarakat kelas menengah bawah hingga Februari 2025.
Hingga akhirnya diluncurkannya program andalan Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Program ini serentak digelar di 26 provinsi. Terlepas dari kekurangannya, program tersebut disambut antusias masyararakat.
Ditambah dengan turunnya biaya haji yang disepakati DPR dan pemerintah, menjadi Rp89.410.258,79, namun jamaah hanya diharuskan membayar Rp55.431.750,78. Prabowo juga terus mendorong percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Di kancah internasional, Prabowo membawa Indonesia masuk di forum kerja sama ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).
Sementara Prabowo mengakui bahwa dirinya bukan Presiden yang memiliki tongkat Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk bersabar dalam menunggu hasil-hasil kerja dari pemerintahannya.
“Ini tantangan kita bersama, dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Tapi kita juga realistis ya, Presiden RI tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya,” kata Prabowo.
