Demi Keselamatan dan Atasi Antrean, Pemerintah Diminta Tambah Fasilitas Sandar Kapal

Mobilitas masyarakat yang mengandalkan angkutan pelayaran kini dihadapkan oleh minimnya fasilitas sandar kapal. Kondisi tersebut memicu terjadinya antrean kapal di dermaga maupun pelabuhan.

Kondisi itu kini tengah dikeluhkan oleh para pelaku usaha angkutan pelayaran. Tak hanya itu, pendangkalan alur masuk pelabuhan dan area dermaga juga bisa menghambat mobilitas penyeberangan.

Baca juga: Lalu Lintas Ekspor-Impor RI Didominasi Kapal Asing, Pakar Pelabuhan Soroti Kemunduran Maritim Nasional

Minimnya fasilitas sandar dan pendangkalan dinilai sangat membahayakan keselamatan pelayaran akibat risiko kandas atau gesekan lunas kapal.

“Keterbatasan fasilitas menyebabkan inefisiensi waktu dan lonjakan biaya bahan bakar (BBM) akibat waktu tunggu yang lama, Juga tingginya biaya akibat kerusakan sistem pendingin mesin kapal yang terhisap lumpur,” kata Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Erwin H Poedjono, Selasa (3/2/2026).

Erwin meminta kepada pemerintah agar melakukan pengerukan akibat pendangkalan. Sekaligus menambah fasilitas sandar untuk meningkatkan mobilitas penyeberangan.

"Jika langkah-langkah perbaikan tidak segera dilakukan, maka akan mengancam keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Erwin.

Baca juga: Terungkap, Ini Penyebab Keterlambatan Penyeberangan Merak-Bakauheni

Erwin kemudian membeberkan bahwa pelaku usaha angkutan pelayaran juga dihadapkan persoalan lain yang tak kalah peliknya. Salah satunya adalah kurs rupiah terhadap dolar yang sedang melemah.Menurut Erwin, biaya operasional angkutan pelayaran sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing. Sementara itu, Kementerian Perhubungan dinilai belum menunjukkan keberpihakan kepada pelaku usaha swasta yang selama ini membantu mobilitas dan perekonomian lintas pulau.

Padahal, operasional kapal tetap berjalan di tengah tantangan pembengkakan biaya komponen. "Sekitar 80 komponen biaya operasional kami, mulai dari suku cadang, perawatan harian, pengedokan, hingga pemenuhan alat keselamatan, mengikuti kurs dolar," ungkap Erwin.

Meskipun situasi itu sangat memberatkan, kata Erwin, pelaku usaha ataupun perusahaannya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa menurunkan standar keselamatan angkutan pelayaran. "Kami memegang teguh komitmen untuk memberikan layanan prima baik keselamatan maupun kenyamanan," ucapnya.

Erwin pun memastikan, bahwa pelayanan yang diberikan oleh PT Dharma Lautan Utama tetap sesuai standarisasi UU Pelayaran dan persyaratan internasional (SOLAS) sebagai konsekuensi ratifikasi IMO. Dengan demikian, kebutuhan komponen biaya bersifat tetap tanpa pengurangan.

"Hal ini menjadikan komponen biaya kami bersifat tetap (fixed cost). Ketika kurs dolar naik, beban fixed cost ini melonjak signifikan, termasuk biaya sumber daya manusia (SDM)," jelasnya.Erwin juga mengungkapkan tantangan menghadapi iklim kompetisi yang tidak setara karena operator pelayaran pemerintah/BUMN mendapatkan fasilitas subsidi public service obligation (PSO) yang nilainya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga tiket untuk total penumpang mereka.

Angka itu kemudian disesuaikan setiap tahun mengikuti kenaikan komponen biaya. Selain itu, operator pelayaran pemerintah/BUMN juga mendapatkan suntikan modal dan bantuan modal kerja berupa armada kapal. Sementara, pihak swasta harus berjuang mandiri tanpa fasilitas tersebut.

"Akibatnya, kami kesulitan bersaing dengan mereka yang dapat menetapkan harga tiket rendah karena adanya PSO," keluh Erwin.

Erwin mewakili sejumlah perusahaan angkutan pelayaran swasta berharap agar Kementerian Perhubungan segera mengambil tindakan cepat untuk menentukan kebijakan yang benar-benar berpihak. Antara lain seperti adanya penurunan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), biaya sandar, biaya sertifikasi, dan perpajakan.

"Kami juga meminta agar pihak swasta diberikan kesempatan yang sama untuk melayani rute lintas keperintisan (subsidi) yang selama ini didominasi oleh perusahaan BUMN," tandas Erwin.