Rapat Revitalisasi TNI Bareng Kemhan, Prajurit hingga Perwira Melanggar Hukum Bakal Ditindak

Rapat Revitalisasi TNI Bareng Kemhan, Prajurit hingga Perwira Melanggar Hukum Bakal Ditindak

Nasional | sindonews | Rabu, 25 Maret 2026 - 20:40
share

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan akan menindak tegas prajurit yang melanggar hukum. Hal ini ditegaskan usai TNI menggelar rapat bareng Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, rapat itu membahas tentang revitalisasi di tubuh TNI. Aulia mengatakan, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi negara.

"TNI menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI," ujar Aulia saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).

Baca juga: KABAIS TNI Dicopot Buntut Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Di sisi lain, Aulia mengatakan, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada prajurit, baik yang telah membantu menangani bencana Sumatera serta menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Papua dan perbatasan darat wilayah Indonesia.Aulia menyebut, penghargaan tersebut diberikan berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan prioritas prajurit untuk mengikuti pendidikan serta pemberian tanda jasa.

"Terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan, maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan," tegasnya.

Lihat video: Terungkap! Sosok 4 Oknum TNI di Balik Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Aulia menyampaikan, TNI melaksanakan penertiban yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum terhadap prajurit di berbagai jenjang kepangkatan, baik Perwira, Bintara, maupun Tamtama, dengan jenis pelanggaran yang beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal dan tindak pidana lainnya termasuk penganiayaan.

"Lebih lanjut, TNI terus melakukan pembenahan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas kepemimpinan di setiap level komando, serta penanaman nilai disiplin dan integritas kepada seluruh prajurit," ujar Aulia.

Komitmen ini sekaligus menegaskan dukungan TNI terhadap kebijakan Presiden dalam memperkuat supremasi hukum serta memastikan setiap prajurit menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum, disiplin, dan nilai-nilai kebangsaan.

Topik Menarik