Pembekalan Calon Menteri — Wakil Menteri di Hambalang, Perlu Dilakukan atau Pemborosan?

JAKARTA - Pembekalan calon menteri - wakil menteri dan kepala badan yang dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto, melahirkan dua sudut pandang yang berbeda, mulai dari perlu dilakukan hingga dianggap sebagai pemborosan.

Pengamat Politik, Igor Dirgantara menilai pembekalan tersebut bukanlah sebuah pemborosan, justru merupakan gambaran bahwa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan mulus.

"Belum tentu pemborosan, saya melihat dari sisi positifnya ya, bang Ray dan bang Ferry harus bisa mengakui bahwa transisi sekarang ini adalah yang paling baik dan paling mulus dalam sejarah Republik Indonesia," kata Igor dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (17/10/2024).

"Dulu dari Soekarno ke Soeharto ada G30SPKI, dari Soeharto ke Megawati reformasi ada demo mahasiswa, bla bla bla lah, SBY juga ada masalah masalah mangkraknya Hambalang dan sebagainya," sambungnya.

Menurut Igor, semua pihak patut mengakui soal hal itu. Dia menilai, setiap tindakan yang diambil seseorang akan memiliki dua pandangan berbeda, baik dari sisi positif maupun negatif. 

Sama halnya dengan pembekalan yang diberikan Prabowo Subianto kepada calon menteri dan wakilnya hingga kepala badan.

"Kalau Prabowo itu bisa berjalan di atas air, orangya akan tetap bilang ah itu karena dia ga bisa berenang, logikamya bisa berjalan di atas air pasti bisa berenang, tetapi orang tetep akan nyinyir," katanya.

Berbeda dengan Igor, pengamat politik Ray Rangkuti justru menilai bahwa pembekalan tersebut merupakan pemborosan. Karena menurutnya, sebagian besar calon menteri dan wakilnya berasal dari partai yang mendukungnya di pemilu 2024.

Sehingga, kata Igor, bisa dipastikan kalau mereka sudah memiliki visi — misi yang sama dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Justru, yang harus diberikan pembekalan, adalah mereka yang berasal dari partai yang bersebrangan dengan Prabowo-Gibran di pemilu kemarin.

"Kepada partai partai baru yang sebetulnya baru bergabung, seperti PKB atau orang yang katanya direkomendasikan oleh PKS, karena mereka adalah partai yang mengatakan bersebrangan dengan pak Prabowo," katanya.

"Kalau mau penyatuan visi, dua partai itu udah cukup, mana calon menteri dari PKB, mana calon menteri dari PKS, itu lah dia diorientasikan untuk masuk ke visi misi pak Prabowo, mengingat mereka dulu mengatakan bersebrangan dengan pak Prabowo," sambungnya.