Hilirisasi Nikel, RI Bisa Keluar dari Middle Income Trap
JAKARTA - Kebijakan hilirisasi nikel di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8.
"Kami akan terus mengawal agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat. Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik,” ujar Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).
Pihaknya akan mengawal dan mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.
“Jadi, kita siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Bambang.
Di DPR, kata Bambang, pihaknya akan mengawal kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi-fungsi DPR baik legislasi, pengawasan dan anggaran.
Dikatakannya, DPR akan memastikan kebijakan hilirisasi nikel didukung oleh regulasi yang kuat, diawasi secara transparan dan akuntabel serta kebijakan tersebut didukung oleh anggaran memadai.
“Hilirisasi adalah isu seksi yang akan meningkatkan penerimaan negara, menjawab tantangan ekonomi berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8 agar kita bisa keluar dari middle-income trap,” kata Bambang.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pihaknya akan menggencarkan program hilirisasi atau pemrosesan dan pemurnian komoditas mineral selain nikel, salah satunya yakni bauksit.
