Dukung Revisi UU PUB, Baleg DPR: Menjamin Hak Warga dalam Kegiatan Menyumbang

JAKARTA - Badan Legislasi DPR RI mendukung usulan revisi Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Pasalnya, UU ini dinilai sudah usang dan tidak bisa diterapkan dalam mengatur kegiatan filantropi, khususnya kegiatan penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumbangan.

Revisi Undang-undang ini mendesak untuk dilakukan agar filantropi bisa berkontribusi optimal dalam mendukung berbagai program pemerintah yang membutuhkan sumber daya dan dana dalam jumlah besar. Dukungan Baleg DPR itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum  (RDPU) dengan Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan di Gedung DPR, Selasa, 5 November 2024.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mendukung revisi UU PUB tersebut. Dia meminta pemerintah memfasilitasi filantropi yang sekarang berkembang pesat dengan regulasi yang tepat. Ia memperkirakan ada banyak pasal yang perlu direvisi dan ditambahkan karena isi undang-undang PUB sangat singkat dan sudah ketinggalan zaman.

“Kita perlu regulasi yang bisa menjamin hak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui kegiatan menyumbang. Pada saat yang sama regulasi tersebut juga bisa mencegah penyalahgunaan sumbangan,”ujarnya, Rabu (6/11/2024).

“Kita juga perlu mengantisipasi dan mendukung perkembangan filantropi di era digital yang sama sekali belum diatur di Undang-undang PUB,” sambungnya.

Dengan pengaturan yang tepat, Bob Hasan, berharap filantropi bisa lebih berkembang dan berkontribusi optimal dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai masalah sosial.

Koordinator Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan, Hamid Abidin, menambahkan, bahwa filantropi yang saat ini tengah berkembang pesat berpotensi sebagai sumber daya alternatif untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.

“Seperti program ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, sampai mitigasi perubahan iklim dan peletarian lingkungan,”ujarnya.

Namun, dukungan itu terhambat oleh UU PUB yang bersifat restriktif dan dan menghambat perkembangan filantropi.

“Persyaratan yang rumit dan perijinan berjenjang yang diberlakukan dalam UU PUB justru merugikan pemerintah karena menghambat hak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui sumbangan dan bantuan sosial yang bisa diberikan,”katanya.

Dia memberi contoh soal ketententuan perizinan dalam UU PUB menghambat lembaga-lembaga filantropi untuk bergerak cepat dalam penanganan bencana karena pengurusan perijinan memakan waktu lama.

Regulasi ini juga berpotensi mengkriminalisasi pegiat filantropi yang membantu korban bencana tersebut.

“Berbagai ketentuan dalam UU PUB ini juga tidak mampu mewadahi keragaman pelaku dan jenis kegiatan filantropi, serta perkembangan kegiatan filantropi  di era digital. Selain itu, UU PUB juga tidak memberikan insentif yang memadai kepada donatur dan lembaga penyelenggara sumbangan dalam bentuk penghargaan, pengembangan kapasitas atau pengurangan pajak,”bebernya.

Pihaknya mengusulkan beberapa perubahan fundamental dalam RUU Penyelenggaraan Sumbangan dalam rangka memajukan filantropi dan membuatnya optimal dalam mendukung program-program pemerintah.

Misalnya, perubahan mekanisme perizinan menjadi pendaftaran dengan pengawasan dan penindakan yang efektif. Jangka waktu pendaftaran diusulkan berlaku selama 5 tahun, seperti halnya regulasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan peninjauan setiap tahun untuk memastikan akuntabilitas organisasi penyelenggara sumbangan. 

Aliansi juga mendorong beberapa ketentuan yang bisa merespon perkembangan filantropi di era digital, diantaranya pengaturan soal platform crowdfunding (urun daya) dan perlindungan data pribadi donatur.

“Selain itu, beberapa ketentuan dalam RUU juga dirancang untuk mendukung pendayagunaan sumbangan bagi program-program strategi dan jangka panjang,”pungkasnya.