DPR Tolak Polri di Bawah Kemendagri, Pemuda Alwashliyah: Kita Apresiasi!

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA) Aminullah Siagian memberi apresiasi atas sikap DPR yang menolak usulan Fraksi PDIP terkait Polri di bawah Kemendagri. Hal ini sesuai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat yang yang mayoritas menolak usulan ini.

"Kami apresiasi sikap mayoritas fraksi di DPR ini, memang ini juga sesuai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sipil bahwa agenda Reformasi kelembagaan Polri harus tetap berlanjut melalui Reformasi kultur dan budaya internal Polri sesuai ruh Gerakan reformasi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Amin -- panggilan akrabnya—mengatakan, keberadaan Polri yang kuat dengan status saat ini langsung di bawah Presiden harus tetap dipertahankan.

Menurutnya, jika ada masalah di tingkat anggota Polri atau ada isu partai cokelat yang dihembuskan PDIP, maka perbaikannya lebih pada substantifnya atau perbaikan internal bukan pada struktur kelembagaannya serta pengawasan yang ketat baik di internal Polri, Kompolnas serta masyarakat sipil lainnya.

"Emangnya Deddy Sitorus dan Hasto tak butuh polisi sebagai lembaga penegak hukum dan pengayom masyarakat apa?", tegas Amin.

Selain itu Amin menilai, keputusan DPR ini menunjukkan keberanian parlemen untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi di tengah dinamika politik yang terjadi.

"Keputusan untuk tetap mempertahankan Polri sebagai lembaga independen menjadi sinyal penting bahwa DPR RI berkomitmen menjaga tatanan demokrasi dan profesionalisme institusi penegak hukum di Indonesia,"tutup Amin.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman merespons soal usulan institusi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, hampir secara keseluruhan usulan itu ditolak oleh Fraksi yang ada di Komisi III DPR RI.

"Teman-teman udah fix ya. Mayoritas fraksi, di Komisi III menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut," kata Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Hanya saja, legislator Gerindra itu tak menyebut fraksi-fraksi mana saja yang menolak. Termasuk satu fraksi yang setuju usulan itu.