Rincian Anggaran LPDP, PMN BUMN hingga KPR FLPP 2024 Tembus Rp81,4 Triliun

JAKARTA - Pembiayaan investasi pemerintah di 2024 diprioritaskan untuk sektor yang mendukung pelayanan publik serta memberikan dampak sosial dan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi pemerintah mencapai Rp81,49 triliun hingga akhir 2024. 

"Sampai dengan 31 Desember 2024, pembiayaan investasi telah dicairkan sebesar Rp81,49 triliun antara lain untuk dukungan pada sektor pendidikan melalui LPDP Rp154,11 triliun untuk membiayai 652.976 orang beasiswa," kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Senin (6/1/2024). 

1. LPDP hingga KPR FLPP

Adapun jika dirinci, pembiayaan investasi pemerintah di antaranya LPDP (Rp15 triliun), LMAN (Rp7,5 triliun), Program KPR FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rp17,02 triliun), LDKPI (Rp0,04 triliun), Lembaga Keuangan Internasional (Rp1,97 triliun), BPDLH (Rp0,51 triliun).

2. PMN BUMN

Selain itu, PMN kepada BUMN/Lembaga di antaranya PT BPUI (Rp3,5 triliun), PT HK (Rp18,6 triliun), PT WIKA (Rp6 triliun), PT SMF (Rp1,89 triliun), LPEI (Rp5 triliun), PT KAI (Rp2 triliun), PT INKA (Rp0,96 triliun), dan PT Pelni (Rp1,5 triliun).

3. Defisit APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 defisit sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun defisit terjadi karena belanja negara tumbuh 7,3 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp3.350,3 triliun (100,8 persen). Sementara penerimaan negara tumbuh 2,1 persen yoy menjadi Rp2.842,5 triliun (101,4 persen).

Defisit ditutup dengan pembiayaan anggaran yang sebesar Rp553,2 triliun. Keseimbangan primer defisit Rp19,4 triliun.