Pelaksanaan Haji 2025, Prabowo Minta KPK Dampingi Kerja Kemenag dan BPH

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Kepala Negara ingin pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar.

Salah satu upaya yang dilakukan, Prabowo telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut turun tangan untuk mengawasi pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Tahun 2025, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
 
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pedampingan kepada Kementerian Agama, dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Dasco dalam paparannya.

Selain itu, Dasco juga meminta untuk terus mewaspadai temuan-temuan panitia khusus (Pansus) pelaksanaan haji 2024 agar tidak terjadi di pelaksanaan haji 2025.

"Kita harus mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu, bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi agar yang berhak yang berangkat itu, kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja panitia kerja (Panja) pelaksanaan haji 2025, karena mampu menurunkan biaya haji 2025. 

"Pak Presiden mengapresiasi Panja bersama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan keadaan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar itu harusnya naik, tapi bisa turun ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR terutama pansus bisa bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan-pelaksanaan haji pada tahun ini," pungkasnya.