Berpihak ke Buruh, Kapolri Bentuk Desk Ketenagakerjaan

JAKARTA - Polri melaunching pembentukan desk ketenagakerjaan untuk memberikan ruang bagi buruh terkait dengan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan. Nantinya, bagian itu akan menjadi wadah untuk menampung segala keluhan dari kelas pekerja di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, usai Launching Desk Ketenagakerjaan Polri serta Pembukaan Latkatpuan Tindak Pidana Ketenagakerjaan. Acara ini dihadiri diantaranya, Menaker Yassierli, Wamenaker Immanuel Ebenezer, Ketua Komisi X, Ketua KSPSI, Direktur ILO, pihak Kemenko Perekonomian, Kejaksaan Agung, KSBSI, FSPMI, KASBI, Ombudsman, dan Pemerhati Hukum Ketenagakerjaan. 

"Di mana desk ini merupakan bentuk keberpihakan kita terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang tentunya selama ini selalu terjadi," kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Sigit berharap, kehadiran desk ketenagakerjaan Polri dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan segala bentuk masalah yang rentan timbul terkait dengan ketenagakerjaan. 

"Yang kita harap desk ini bisa jadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri tenaga kerja, antara perusahaan dan tenaga kerja. Tentunya dengan desk ini kita harap ada saluran bagi rekan tenaga kerja dan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhan," ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, secara struktural, desk ketenagakerjaan akan ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter). Bahkan, kata Sigit, per hari ini pihaknya akan memberikan pelatihan selama tiga hari ke depan bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus di wilayah Polda.

"Dan para kasatgas dari polres untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang apa yang dimaksudkan dengan desk ketenagakerjaan. Karena memang di situ kita mengambil ruang untuk kemudian kasus yang dilaporkan itu masuk ke ranah administrasi atau pun ranah pidana . Jadi tahapannya seperti itu," tutup Sigit.