100 Hari Presiden Prabowo, Ini Sektor yang Harus Diperbaiki

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki masa kerja 100 hari sejak dirinya dilantik. Dalam 100 hari kerjanya, Prabowo mendapat sorotan tajam dari para ekonom. 

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai ada enam kecenderungan yang perlu segera diluruskan jika pemerintah ingin mewujudkan asta cita. Perbaikan ini penting dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tantangan yang Perlu Dibenahi

Pada diskusi Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi yang diadakan oleh Universitas Paramadina bersama INDEF, Wijayanto menyoroti beberapa masalah dalam pemerintahan Prabowo, yang menurutnya perlu segera diperbaiki. 

Pertama, dia mencatat masalah koordinasi antar instansi yang lemah, 
“Perbedaan narasi antar menteri dan wakil menteri, antar menteri lain, kementerian, pemerintah pusat, daerah, ini sangat masif terjadi akhir-akhir ini. Ini buruk karena membingungkan konsumer, pelaku usaha dan investor,” ujarnya pada Rabu (22/1/2025).

Kemudian Wijayanto menyebutkan, komunikasi pemerintah yang kurang terukur. Ada beberapa hal yang masih bersifat over promise yang berpotensi menimbulkan kekecewaan publik. 

Selain itu, dia menilai solusi yang ditawarkan pemerintah seringkali kurang komprehensif, seperti contoh penghapusan utang UMKM yang masih belum memiliki ekosistem yang jelas untuk mendukungnya. 

Dirinya juga menyoroti dominasi kebijakan populis, seperti kenaikan UMP, yang menurutnya tidak terukur dampaknya terhadap ekonomi jangka panjang dan lebih mengutamakan efek politik jangka pendek. 

Wijayanto mengingatkan bahwa pemerintahan harus didasari oleh teknokrasi yang kuat, bukan hanya politik. 

"Agar diskusi dan masukan yang diberikan akan lebih terukur, dampaknya pun lebih jelas," tuturnya.

2. UMKM

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini, memberikan penilaian kritis terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi, khususnya terkait UMKM. 

Eisha menekankan bahwa penghapusan utang UMKM yang direncanakan pemerintah belum menunjukkan hasil yang merata. 

"Dan untuk pendataannya kalau dilihat dari 1 juta UMKM baru terdata 67 ribu UMKM dengan nilai Rp2,4 miliar," ungkapnya,