Pagar Laut Tangerang Terindikasi untuk Reklamasi, Wamen ATR/BPN: Kita Dalami Motifnya

JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan pihaknya akan mendalami indikasi pagar laut 30,1 kilometer (Km) di Tangerang, Banten untuk reklamasi. Apalagi, disebut-sebut jika benar untuk reklamasi akan merugikan negara hingga Rp300 triliun.

“Itu yang harus kita dalami motifnya,” ujar Ossy dalam dialog INTERUPSI dengan tema HGB Pagar Laut Dicabut, Siapa Diusut, di iNews TV, Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, Ossy mengatakan bahwa saat ini pihaknya melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Inspektorat Jenderal sedang mengusut para pegawai yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 263 bidang di laut Tangerang.

“Kami, yang kami bisa periksa dan kita bisa teliti adalah pegawai-pegawai kami yang mengeluarkan sertifikat ini. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh APIP ataupun internal dari inspektorat jenderal karena itu juga bagian dari apa yang akan menjadi dasar-dasar kita untuk melakukan pembatalan ini,” ujarnya.

Ossy menjelaskan bahwa penerbitan HGB dan SHM dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. Namun, sertifikat di kawasan ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota karena ukuran bidang tanah tidak melebihi 3 hektare untuk perusahaan atau 1 hektar untuk individu.

“Nah, dalam kasus ini memang wewenang itu ada di Kantor Pertanahan kabupaten kota karena besaran sertifikat ada 263 bidang dengan luasan yang tidak mencapai maksimal dibawah 3 hektare untuk perusahaan dan satu hektar untuk perorangan,” tambahnya.

Ossy menyebutkan bahwa mayoritas dari 263 sertifikat di kawasan tersebut diterbitkan pada tahun 2023. Meski begitu, belum semua sertifikat dicabut. “263 HGB kami sampaikan yang ada di luar kawasan pantai sebagian besar jadi tidak semuanya yang akan dicabut, tentunya yang pasti ada di luar kawasan pantai,” katanya.

Ossy menegaskan bahwa laut tidak bisa dijadikan objek HGB kecuali dalam kasus tertentu, seperti reklamasi yang telah melalui prosedur hukum yang benar. Namun, sertifikat yang diterbitkan untuk kawasan yang masih berupa laut akan dibatalkan.

“Tapi yang kami ingin disampaikan adalah bahwa spirit dari Kementerian ATR/BPN tentunya sertifikat HGB dan SHM yang berada nyata-nyata di atas laut setelah penelusuran dengan badan informasi geospasial pasti akan kita lakukan pembatalan setelah semua proses ini kita bisa selesaikan secara secepat-cepatnya. Kalau perlu besok selesai,” pungkasnya.