Kemenaker Bahas THR Ojol hingga Mudik Gratis, Ini Rinciannya

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mempersiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan mudik Idul Fitri 2025 serta perlindungan pekerja berbasis aplikasi. 
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk memastikan mudik gratis dapat berjalan lancar tanpa memicu kemacetan yang tidak perlu.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi ojek online (ojol).  Langkah ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi para mitra driver. 
Berikut poin-poin utama pembahasannya:

1. Pelaksanaan Mudik di 2025

Menhub Dudy Purwagandhi tengah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas kementerian maupun pihak-pihak lain terkait pelaksanaan mudik. Menurutnya, pelaksanaan mudik gratis yang terkoordinir dan terorganisir penting dilakukan sehingga pelaksanaan mudik gratis dapat berjalan lancar dan aman.
"Mudik gratis akan dilaksanakan terpadu, kalau dilakukan masing-masing seolah-olah tidak terkoordinir malah bisa menimbulkan kemacetan yang tidak perlu," jelasnya.

2. Bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo

Terkait rencana pemberian THR kepada Pengemudi Ojek Online, Menaker Yassierli mengatakan hal ini merupakan bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal perlindungan para mitra driver ojol.
"Terkait perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, oleh karenanya ke depan kita akan duduk bersama dengan Komdigi dan Kemenhub untuk membahas ini," kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/1/2025).

3. Selain THR bagi Ojol Ada Usulan Kerja WFA

Selain rencana pemberian THR kepada driver ojol, Menaker juga  menyambut baik usulan Kemenhub terkait Work from Anywhere (WFA). Namun isu ini akan dibahas terlebih dahulu pada forum LKS Tripartit Nasional agar mendapatkan titik kesepakatan antara pemberi kerja dan buruh.
"Terkait hal-hal yang berkaitan dengan pekerja swasta akan kami bahas dulu di LKS Tripartit Nasional. Karena ini bagian dari dinamika ketenagakerjaan. Namun pada intinya kami mendukung program mudik gratis yang terstruktur sebagaimana diusulkan pak Menhub, jadi ada koordinasi sehingga tidak menimbulkan kemacetan," lanjutnya.

Baca Selengkapnya: Driver Ojol Dapat THR 2025 hingga Pekerja WFA Jelang Lebaran, Ini Pembahasannya