Pesan Purbaya di Hari Ibu: Enggak Usah Takut, Ekonomi akan Baik
JAKARTA - Peringatan Hari Ibu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membagikan pesan yang menginspirasi.
Melalui akun Instagramnya, Purbaya memberikan pesan penguatan kepada para ibu yang setiap hari menjalankan peran di dalam keluarga maupun masyarakat.
"Untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Selamat hari ibu. Semoga ibu-ibu di seluruh Indonesia kuat, sabar dalam menjalankan tugas sehari-hari dan memberi kontribusi yang maksimum bagi Indonesia," ujarnya, Senin (22/12/2025).
Dia juga menyinggung kondisi ekonomi nasional. Purbaya meminta para ibu agar tidak khawatir menghadapi arah perekonomian ke depan. "Ibu-ibu enggak usah takut, kedepan ekonomi akan membaik terus," tuturnya.
Purbaya menambahkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga saat ini masih berjalan sesuai rencana. APBN disebut terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas pemerintah sekaligus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.
“Jadi hingga 30 November 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga,” ungkap dia.
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan?
Kemudian dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook laporan semester.
Capaian itu terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.903,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp1.634,4 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp269,4 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak terealisasi sebesar Rp444,9 triliun. tekanan pada pendapatan, belanja negara tetap tumbuh untuk menopang perekonomian.
Hingga 30 November 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook laporan semester.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.110,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.005,5 triliun. Sedangkan itu, penyaluran Transfer ke Daerah juga masih berjalan on-track dengan realisasi sebesar Rp795,6 triliun untuk mendukung layanan publik di daerah.
