Korban Tewas Kerusuhan di Iran Melonjak Jadi 646 Orang
DUBAI – Kelompok hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di Amerika Serikat (AS), HRANA, menyatakan hingga Senin 12 Januari 2026 malam telah memverifikasi kematian 646 orang dalam kerusuhan di Iran. Jumlah tersebut meliputi 505 demonstran, 113 personel militer dan keamanan, serta 7 warga sipil.
Selain itu, pihaknya juga sedang sedang menyelidiki 579 laporan kematian lainnya. Sejak protes dimulai pada 28 Desember, sebanyak 10.721 orang telah ditangkap. HRANA juga melaporkan adanya video dari Pemakaman Behesht Zahra di Teheran, di mana keluarga korban berkumpul dan meneriakkan slogan-slogan protes.
Sementara Pemerintah Iran menyatakan tetap membuka jalur komunikasi dengan Washington. Hal ini terjadi di tengah langkah Presiden AS Donald Trump yang sedang mempertimbangkan respons terhadap tindakan keras Iran atas aksi demonstrasi.
Melengkapi ancaman aksi militer, Trump pada Senin malam mengumumkan bahwa negara mana pun yang berbisnis dengan Iran akan menghadapi tarif baru sebesar 25 untuk ekspor mereka ke AS.
"Perintah ini bersifat final dan mutlak," tulis Trump melalui unggahan di media sosial melansir Reuters Selasa (13/1/2026).
Namun, ia tanpa merinci otoritas hukum yang akan digunakan atau apakah tarif tersebut menyasar seluruh mitra dagang Iran. Pihak Gedung Putih belum memberikan komentar lebih lanjut.
Tekanan Ekonomi dan Politik
Misi Iran untuk PBB di New York menolak berkomentar mengenai pengumuman tarif tersebut. Iran, yang sudah berada di bawah sanksi berat AS, mengekspor sebagian besar minyaknya ke China, dengan Turki, Irak, Uni Emirat Arab, dan India sebagai mitra dagang utama lainnya.
Trump sebelumnya telah memperingatkan para pemimpin Iran bahwa AS akan melakukan serangan jika pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah demonstran. Pada Minggu, ia menyebut AS kemungkinan akan bertemu dengan pejabat Iran dan menyatakan dirinya telah menjalin kontak dengan pihak oposisi Iran.
Para pemimpin Iran kini menghadapi demonstrasi sengit yang berkembang dari keluhan kesulitan ekonomi menjadi tuntutan pengunduran diri rezim ulama yang telah lama berkuasa.
