Airlangga Sebut Negosiasi Dagang dengan AS Tuntas, Tinggal Tunggu Pertemuan Prabowo dan Trump

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan perkembangan terbaru mengenai kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Airlangga menegaskan bahwa seluruh proses negosiasi secara substansi telah selesai dan saat ini hanya menyisakan tahap penyelarasan naskah hukum (legal drafting).

Langkah selanjutnya adalah penandatanganan resmi yang jadwalnya tengah disesuaikan dengan agenda pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

"Negosiasi dengan Amerika seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai. Tinggal fine tuning di legal drafting. Dan berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden (Prabowo) dan Presiden Trump," ujar Airlangga di Sentul, Senin (2/2/2026).

Meski negosiasi telah rampung, pemerintah belum bisa membeberkan nilai investasi atau poin-poin keuntungan ekonomi yang didapatkan Indonesia. Airlangga menjelaskan bahwa kedua belah pihak masih terikat perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement).

"Dapetnya belum. Nanti belum, karena kita masih ada Non-Disclosure Agreement. Baru di-disclose sesudah ditandatangani," jelasnya.

Terkait mundurnya jadwal pertemuan dari rencana awal, Airlangga mengungkapkan bahwa dinamika agenda internasional, termasuk penandatanganan kesepakatan perdamaian dunia (Board of Peace), menjadi alasan utama pergeseran tersebut.

Airlangga juga menepis asumsi bahwa kesepakatan damai tersebut terkait langsung dengan negosiasi tarif dagang dengan AS, meskipun ia mengakui bahwa isu perdamaian menjadi prioritas global saat ini.

"Enggak, tetapi kan biar bagaimana prioritas-prioritas yang ada tentu terkait dengan agenda-agenda yang ditandatangani. Kemarin waktu di Davos memang semua bicaranya masalah, ya perdamaian lah. Dan juga terhadap perang yang ada, baik itu Ukraine maupun Gaza," pungkas Airlangga.

Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu kepastian tanggal pertemuan bilateral antara kedua kepala negara tersebut. Kesepakatan ini diharapkan menjadi angin segar bagi perdagangan nasional, terutama di tengah ketidakpastian kebijakan tarif global yang tengah terjadi.