Wacana Sekolah Daring Dibatalkan, Menko PMK: Proses Pembelajaran Berjalan Seperti Biasa

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada urgensi untuk menerapkan pembelajaran dengan metode daring atau jarak jauh.

Hal ini disampaikan Pratikno dalam arahan internal kepada Kedeputian Kesehatan dan Kedeputian Pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026. Ia menegaskan kembali arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Presiden menyatakan bahwa situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Pratikno menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Namun, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian menegaskan bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi urgensi saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, maupun Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dalam keterangannya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Pratikno menambahkan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag. Semua pihak sepakat tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.

Ia menegaskan bahwa proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembelajaran tetap diutamakan secara luring bagi siswa.

Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan percepatan transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di berbagai bidang.

Perjalanan dinas non-esensial harus dipangkas, optimalisasi rapat secara daring diterapkan, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) dilakukan secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ujarnya.