Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Perkuat Pengelolaan Air
JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat pengelolaan sumber daya air sebagai langkah strategis dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian nasional.
Melalui sinergi Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), percepatan pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi dilakukan untuk mendukung peningkatan frekuensi tanam di berbagai wilayah.
Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, menyampaikan optimisme terhadap kinerja pertanian tahun 2026. Menurutnya, koordinasi lintas wilayah yang semakin solid, khususnya Jawa, menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
“Kami optimistis tahun ini akan lebih baik. Kerja sama yang terbangun saat ini sudah mengarah pada model percontohan terintegrasi, mulai dari penyipan air hngga benih. Ini harus terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh Indonesia,” ujar Sam, Jumat (3/4/2026).
Ia menekankan pentingnya pengelolaan air yang tepat dalam budidaya padi. Menurutnya, padi bukan tanaman air yang membutuhkan air berlimpah, melainkan cukup air dengan pengaturan yang optimal agar menghasilkan produktivitas yang lebih baik.
“Jika pengelolaan air dan pola tanam bisa disinkronkan, termasuk percepatan tanam pascapanen, maka siklus produksi akan lebih efisien dan hasilnya optimal,” tambah Sam.
PJ Swasembada Jawa Tengah , Andi Nur Alam Syah, Dirjen PSP Kementan menekankan bahwa seluruh jajaran tidak boleh kehilangan semangat dalam menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan, khususnya memasuki periode krusial April hingga Mei.
“Tidak boleh menurunkan semangat kita dalam mempertahankan swasembada yang berkelanjutan. Bulan April dan Mei ini sesuai arahan Menteri Pertanian harus kita jaga bersama. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar,” ujar Alam.
Ia menegaskan bahwa penguatan program prioritas terus dilakukan untuk memastikan kelancaran produksi pertanian. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian infrastruktur pertanian yaitu irigasi, ketersediaan pupuk, serta distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan).
Sementara itu, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Asmarhansyah, mengingatkan bahwa potensi kkeringan masih akan terjadi pada 2026. Untuk itu, Kementerian Pertanian mendorong percepatan program Irigasi (Irigasi Perpompaan, Irigasi Perpipaan, Bangunan Konservasi, dan Jaringan Irigasi Tersier) tahun 2026 dan investasi tahun sebelumnya.
“Program ini harus dipercepat agar musim kemarau dapat diantisipasi sejak dini. Optimalisasi sarana yang sudah dibangun juga penting, dengan dukungan aktif dari dinas dan penyuluh di lapangan,” jelasnya.
Di tingkat daerah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Frans Tavares, mengungkapkan bahwa peningkatan indeks pertanaman terus didorong melalui pengelolaan sumber daya air yang semakin optimal.
“Rata-rata IP di Jawa Tengah masih sekitar 1,8 hingga 1,9. Ini perlu ditingkatkan karena kendala utama adalah ketersediaan air, sehingga sebagian petani baru dapat menanam satu kali dalam setahun,” ujarnya.
Dukungan teknis juga diperkuat oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun peta overlay berbasis spasial sebagai acuan kebijakan.
“Kami mengintegrasikan data potensi kekeringan dengan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, embung, dan tampungan lainnya. Ini menjadi dasar dalam memprediksi dan menangani kekeringan secara lebih tepat,” jelas Sudarto.
Ia menambahkan, integrasi data tersebut dengan sektor pertanian menjadi kunci dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran.
Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, pemerintah daerah juga diminta memperkuat langkah antisipatif, mulai dari pemetaan wilayah hingga optimalisasi pemanfaatan sumber air yang tersedia.
Dengan penguatan pengelolaan air yang terintegrasi, pemerintah optimistis indeks pertanaman dapat meningkat dan produksi pangan nasional tetap terjaga.
