Perang Jadi Alarm, RI Harus Segera Wujudkan Kemandirian Energi
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, elektrifikasi kendaraan dan alat rumah tangga menjadi bagian penting dalam strategi transisi energi nasional, terutama pada sektor ketenagalistrikan di tengah risiko stabilitas pasokan dan harga energi dunia.
“Terutama ketenagalistrikan di tengah risiko stabilitas pasokan dan harga energi dunia,” ujar Sugeng, Sabtu (4/4/2026).
Elektrifikasi kendaraan merupakan langkah strategis untuk mengalihkan konsumsi energi di sektor transportasi dari bahan bakar fosil ke listrik.
“Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, konsumsi energi dapat lebih bertumpu pada sistem kelistrikan nasional yang bersumber dari dalam negeri,” katanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan subsidi energi meningkat dari Rp95,7 triliun (2020) menjadi Rp159,6 triliun (2023), lalu naik ke Rp203,4 triliun pada 2024, terutama untuk BBM dan LPG.
Bahkan, pada 2025 total anggaran mencapai Rp394,3 triliun, dan direncanakan Rp210,06 triliun dalam RAPBN 2026, dengan porsi besar tetap untuk BBM dan LPG.
Untuk itu, Sugeng juga mendorong konversi kompor berbahan bakar gas ke kompor listrik di tingkat rumah tangga.
“Penggunaan kompor listrik dapat menjadi alternatif yang lebih efisien sekaligus memanfaatkan jaringan listrik yang telah tersedia luas di berbagai daerah,” katanya.
Sugeng menegaskan bahwa kedua langkah tersebut tidak hanya mendukung transisi menuju energi bersih, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global.
“Peningkatan konsumsi listrik domestik secara produktif akan memperkuat sistem energi nasional di tengah tekanan eksternal,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan elektrifikasi kendaraan dan kompor listrik perlu didukung regulasi yang matang agar implementasinya berjalan efektif dan tidak membebani masyarakat.
“Dengan demikian, transisi energi dapat berlangsung bertahap sekaligus memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi nasional,” pungkasnya.
