Bayar Pajak dari Mana Saja, Kini Bisa via ATM hingga E-Wallet
JAKARTA - Pemerintah terus memperluas kemudahan layanan pembayaran pajak daerah melalui berbagai kanal digital yang modern dan mudah diakses masyarakat.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Morris Danny mengatakan, kebijakan ini merupakan respons atas kebutuhan warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi sehingga membutuhkan layanan pembayaran yang fleksibel.
“Pemprov DKI Jakarta menghadirkan beragam channel pembayaran agar masyarakat dapat menunaikan kewajiban pajaknya dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan,” ujar Morris, Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Dia menjelaskan, saat ini pembayaran pajak daerah dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti ATM, teller bank, internet banking, mobile banking, virtual account, hingga platform digital seperti e-commerce dan QRIS.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga perbankan dan perusahaan teknologi finansial untuk memperluas akses layanan pembayaran. Sejumlah mitra tersebut antara lain Bank BCA, BNI, BRI, BTN, Bank DKI, Mandiri, serta berbagai platform digital seperti Tokopedia, GoPay, OVO, dan lainnya.
Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemprov DKI Jakarta menyediakan kanal pembayaran yang lebih beragam, termasuk tambahan layanan seperti phone banking, CMS, hingga RTGS.
Morris menegaskan, kemudahan akses pembayaran ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan daerah.
“Semakin mudah akses pembayaran, semakin tinggi pula potensi kepatuhan masyarakat. Hal ini tentu berdampak positif terhadap optimalisasi penerimaan daerah yang akan kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Pemerintah pun mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan berbagai channel pembayaran yang tersedia sesuai kebutuhan masing-masing, guna mendukung pembangunan kota yang lebih maju dan inklusif.
