Defisit APBN Rp240,1 Triliun, Pemerintah Harus Waspada
JAKARTA - Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai fenomena defisit APBN Kuartal I 2026 yang menyentuh Rp240,1 triliun atau sekitar 34 persen dari target tahunan sebagai bentuk strategi front-loading yang agresif. Namun, realisasi ini perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi guna menghindari risiko hard landing pada kuartal berikutnya.
Menurut Rahma, publik tidak perlu panik secara berlebihan selama indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi dan rasio utang terhadap PDB tetap dalam batas aman. Ia memandang pengumuman defisit oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sebuah "alarm kebijakan".
"Pengumuman ini berfungsi sebagai alarm kebijakan, agar kementerian/lembaga mulai mengerem belanja yang tidak produktif dan fokus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," tulis Rahma dalam analisisnya, dikutip Rabu (8/4/2026).
Defisit yang mencapai 34 persen dalam tiga bulan pertama, melebihi rata-rata ideal 25 persen per kuartal, dilihat sebagai langkah taktis Kemenkeu untuk mengamankan likuiditas. Rahma mencatat pola ini serupa dengan Kuartal I-2025 sebagai upaya mengantisipasi fluktuasi suku bunga global dan gejolak geopolitik.
Namun, Rahma memperingatkan bahwa setiap rupiah defisit berkonsekuensi pada penambahan utang baru melalui Surat Berharga Negara (SBN).
"Mengingat suku bunga global yang masih fluktuatif, setiap rupiah defisit berarti ada kebutuhan utang baru. Waspada di sini artinya pemerintah harus menghitung ulang efektivitas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)," jelasnya.
Untuk menyimpulkan apakah angka Rp240,1 triliun ini adalah sinyal bahaya, Rahma membedah empat indikator utama. Pertama, selama masih di bawah ambang batas 3 persen (saat ini 0,93 persen), kondisi fiskal secara konstitusional masih aman.
Kedua, perlu dicermati apakah setoran pajak mampu tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi. Ketiga, lanjut Rahma, defisit dianggap investasi jika dialokasikan untuk infrastruktur dan bansos, namun menjadi keresahan jika didominasi oleh beban bunga utang.
Terakhir, kepercayaan investor yang tercermin dari stabilnya yield SBN dan kurs Rupiah.
Disisi lain, Rahma memberikan catatan kritis mengenai risiko "kehabisan bensin" fiskal di periode mendatang. Jika belanja dipacu kencang di awal tahun namun penerimaan tidak mengejar, pemerintah terpaksa harus melakukan pengereman mendadak (refocusing) yang bisa berdampak pada perlambatan proyek-proyek strategis.
"Istilah hard landing dalam konteks ini berarti ekonomi yang tadinya dipacu kencang di Q1 lewat belanja besar Rp240,1 triliun, tiba-tiba melambat drastis di Q2 karena kehabisan 'bensin' atau terhambat faktor eksternal," ungkapnya.
Sebagai solusi, Rahma menyarankan pemerintah mulai beralih dari mode "Agresif" di Kuartal I menjadi mode "Efisiensi Selektif" di Kuartal II. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) juga disarankan sebagai cadangan strategis jika plafon utang sudah semakin terbatas di akhir tahun.
