Intip Potensi 75 Ribu Desa Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

JAKARTA – Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar utama ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, penguatan kapasitas ekonomi desa dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih, Anwar Sadat, mengatakan desa tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, desa harus menjadi subjek utama yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dari bawah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika seluruh potensi itu dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia,” kata Anwar Sadat, Rabu (10/6/2026). 

Menurut dia, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta berbagai model kemitraan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat desa.

Karena itu, berbagai isu strategis dibahas oleh ribuan kepala desa, mulai dari pengembangan ekonomi desa, investasi dan kemitraan desa, transformasi digital, penguatan koperasi desa, hingga ketahanan pangan nasional.

APDESI menilai desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Masalah Petani

Masalah terbesar petani bukan hanya soal produksi. Yang lebih sering membuat mereka terpuruk adalah ketidakpastian harga dan pasar.

Karena itu, koperasi ditempatkan sebagai jantung dari seluruh sistem ekonomi desa yang dibangun. Namun, Johan menyadari bahwa koperasi modern tidak cukup hanya mengandalkan pembukuan manual dan laporan kertas.

Setiap koperasi desa nantinya dapat menyampaikan laporan usaha secara real time. Data produksi, distribusi, transaksi, hingga laporan keuangan dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

Digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan menjadi alat untuk memastikan bahwa ekonomi desa berjalan secara sehat dan profesional.

Melalui sistem digital tersebut, pemerintah, koperasi, dan masyarakat dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan maupun mengambil keputusan usaha. Desa tidak lagi identik dengan keterbelakangan teknologi. Sebaliknya, desa harus menjadi ruang di mana pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi berjalan berdampingan.