Imbas Kasus di BGN, Pelaksanaan MBG Diminta Moratorium Hingga Prioritas Daerah 3T

JAKARTA – Langkah pemerintah dalam mengusut berbagai kasus di lingkungan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat apresiasi dari Founder "Mari Kita Bahas," Ahmad Alimuddin. Menurutnya, pemerintah mengambil langkah responsif dalam mendengarkan kritik masyarakat.

"Pertama kita perlu mengapresiasi langkah Presiden yang sudah berusaha untuk mengungkap berbagai kasus yang terjadi di MBG dan di BGN," ujar Alimuddin dalam program Interupsi bertajuk "Korupsi Dana Gizi Ancaman Bagi Generasi," di iNews TV, Kamis (11/6/2026).

Menurut Alimuddin, langkah ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk membenahi program nasional tersebut demi kepentingan publik.

"Dan ini langkah konkret yang luar biasa karena pada akhirnya Presiden dan juga jajaran, dan pihak-pihak terkait mau memperbaiki dan mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah netizen dan keluh kesah masyarakat," tambahnya.

Tidak hanya sekadar mengusut kasus hukum, Alimuddin memaparkan bahwa Presiden juga mengambil langkah strategis lain, termasuk penghentian sementara (moratorium) pembangunan dapur baru serta penajaman target penerima manfaat agar lebih tepat saran.

"Terus yang kedua juga, Presiden enggak hanya berhenti pada bagaimana kemudian mengungkap kasus itu, tapi kemudian Presiden juga akan melakukan moratorium dapur baru. Terus kemudian ada refocusing penerima manfaat yang misalnya sebelumnya penerima manfaatnya dia adalah orang yang mampu, maka sekarang akan lebih dispesifikkan lagi," jelasnya.

Pembenahan internal juga menyasar pada aspek operasional dapur-dapur yang sudah berjalan. Ia mengungkapkan bahwa persoalan kelayakan fasilitas dan legalitas telah menjadi perhatian sejak tahun lalu.

"Terus kemudian terkait juga dengan pembenahan dapur yang sudah ada. Karena sebenarnya kan ini sudah dari tahun lalu juga digalakkan bahwa dapur-dapur ini ada yang sanitasinya bermasalah, sertifikat halalnya tidak ada, dan masih banyak masalah lainnya, dan itu harus lebih ditingkatkan lagi," kata Alimuddin.

Lebih lanjut, Alimuddin menekankan pentingnya menempatkan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai prioritas utama dalam pendistribusian program ini karena kondisi ekonomi masyarakatnya.

"Terus kemudian fokus utama lagi adalah soal daerah 3T. Karena daerah 3T ini kan mau tak mau, suka tak suka adalah mereka yang sangat membutuhkan. Apalagi mereka yang secara ekonomi itu justru lebih banyak kelas menengah ke bawah," tuturnya.

Ia juga menyoroti adanya pergeseran fokus pemerintah dari yang semula mengejar kuantitas target capaian, kini beralih ke arah peningkatan kualitas mutu makanan. Ia mengingatkan agar para mitra penyedia tidak sekadar mencari keuntungan semata.

"Dan terakhir adalah terkait dengan pergeseran dari kuantitas ke kualitas. Kalau sebelumnya kan ngejar kuantitas, banyaknya penerima, maka sekarang lebih banyak ke kualitasnya. Bagaimana caranya agar kualitas ini, seperti tadi yang dipermasalahkan misalnya, itu benar-benar bisa diselesaikan," katanya.

"Jangan sampai mitra-mitra MBG, mitra-mitra SPPG ini lebih fokus bagaimana caranya cuan, bukan fokus bagaimana menjadi mitra yang bisa memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak kita, sehingga stunting dan ketidakfokusan belajar yang jadi masalah itu bisa diatasi dengan benar-benar," pungkas Alimuddin.