Pemerintah Alokasikan Rp1,65 Triliun untuk Program IBM di 2027
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada tahun 2027. Alokasi tersebut menjadi bagian dari pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 yang mencapai Rp98,47 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan program IBM menjadi salah satu prioritas kementeriannya karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik dari sisi pembangunan fisik maupun peningkatan aktivitas ekonomi.
"Kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi," katanya dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2026).
Ia mengungkap, pprogram IBM di 2027 akan menjangkau sebanyak 4.127 titik lokasi di berbagai daerah di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.000 lokasi merupakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di sektor Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran Rp450 miliar. Sementara 2.127 lokasi lainnya berada di bawah unit kegiatan Cipta Karya dengan pagu anggaran sebesar Rp1,2 triliun.
Menurut Dody, Kementerian PU terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
"Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan," ujar Dody.
Salah satu program unggulan dalam skema IBM adalah P3TGAI yang berperan meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi.
Di sisi lain, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terus didorong untuk memperluas akses air minum layak di wilayah pedesaan.
Program lainnya seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan melalui penguatan layanan sanitasi dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Selain itu, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) serta Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diproyeksikan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Kementerian PU juga menempatkan pembangunan jembatan gantung sebagai bagian penting dalam program IBM.
Infrastruktur tersebut dinilai mampu membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
Dody menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBN dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
"Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.
