Pesawat AMA Dibakar, Arahan Wamendagri Perkuat Perlindungan Masyarakat Papua

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan serta memastikan pelayanan publik di Papua tetap berjalan setelah terjadinya insiden pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta aparat keamanan melakukan penyelidikan dan penanganan secara menyeluruh terhadap kasus tersebut. Langkah ini tidak hanya sebagai upaya penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat di wilayah pedalaman yang masih bergantung pada akses transportasi udara.

Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pilot PT AMA, Nicholas F. Goselin, dalam peristiwa tersebut. Ia pun mengecam karena tindakan kekerasan terhadap penerbangan sipil merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya pilot PT AMA, Nicholas F. Goselin. Saya juga mengecam keras tindakan pembakaran pesawat ini dan meminta aparat mengusut tuntas serta menangkap para pelakunya," ujarnya, dikutip Sabtu (8/7/2026).

Selain mendorong proses hukum terhadap pelaku, Wamendagri juga meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan aparat keamanan guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Menurutnya, kehadiran pemerintah diperlukan agar masyarakat Papua tetap mendapatkan pelayanan dasar tanpa terganggu oleh persoalan keamanan.

Sementara Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Ricky Ekaputra Foeh, menilai langkah yang disampaikan Wamendagri memiliki arti penting karena penerbangan perintis menjadi salah satu sarana utama yang menghubungkan masyarakat di kawasan terpencil Papua.

"Arahan Wamendagri sangat krusial dan harus segera dieksekusi secara sinergis. Pemerintah daerah tidak boleh pasif karena penerbangan perintis adalah 'urat nadi' bagi masyarakat pedalaman Papua," katanya.

Ricky menjelaskan, keberadaan penerbangan perintis tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga, tetapi juga berperan dalam mendukung distribusi kebutuhan logistik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai kegiatan kemanusiaan di daerah dengan keterbatasan akses.

"Pelayanan publik dan misi kemanusiaan memang tidak boleh terhenti oleh aksi teror, namun syarat mutlaknya adalah adanya jaminan keamanan ekstra dari aparat keamanan serta komitmen dari tokoh masyarakat Papua agar tragedi yang menimpa pekerja kemanusiaan tidak terulang kembali di masa yang akan datang," ujarnya.

Ricky menekankan, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta tokoh adat dan masyarakat Papua untuk menciptakan kondisi yang aman. Apalagi, pemerintah menegaskan akan terus mendukung proses hukum secara profesional sekaligus menjaga stabilitas keamanan agar konektivitas wilayah, pelayanan publik, distribusi logistik, dan misi kemanusiaan melalui penerbangan perintis dapat tetap berjalan secara aman dan berkelanjutan.