Pantau Bedah Rumah di Bandung, DPR: Program Pemerintah Harus Sampai ke Rakyat
BANDUNG - Anggota DPR RI Rajiv menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, pengawasan terhadap program bedah rumah penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan kualitas pembangunan tetap terjaga.
Pernyataan tersebut disampaikan Rajiv saat meninjau pelaksanaan Program BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah.
"Sebagai wakil masyarakat Kabupaten Bandung, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan," ujar Rajiv melalui keterangan resminya dikutip Senin (27/7/2026).
Menurutnya, rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, serta harapan baru bagi sebuah keluarga.
"Melihat kebahagiaan masyarakat penerima manfaat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa rumah yang layak bukan hanya bangunan fisik. Rumah yang baik dapat menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan harapan baru bagi sebuah keluarga," katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Rajiv juga memberikan tambahan bantuan pribadi sebesar Rp20 juta untuk masing-masing dari 17 rumah penerima manfaat. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp340 juta agar kualitas bangunan menggunakan material yang lebih baik.
"Pemerintah sudah memberikan bantuan melalui program BSPS. Saya juga akan menambahkan bantuan secara pribadi sebesar Rp20 juta untuk masing-masing rumah agar kualitas pembangunannya semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal," ucapnya.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kabupaten Bandung pada 2026 memperoleh alokasi BSPS sebanyak 3.235 unit rumah yang tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang hanya mencapai 35 unit rumah.
Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar secara nasional pada 2026, yakni sebanyak 46.817 unit rumah.
Rajiv mengapresiasi peningkatan alokasi tersebut. Namun, ia mengingatkan agar peningkatan jumlah bantuan diiringi pengawasan yang ketat sehingga seluruh penerima benar-benar sesuai kriteria dan kualitas pembangunan tetap terjamin.
"Peningkatan alokasi ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Tugas kami selanjutnya adalah mengawal agar bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan pembangunan rumah dilakukan dengan kualitas yang baik," ujarnya.
Selain mengawal program perumahan, Rajiv menyatakan akan memperjuangkan program aspirasi budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat Desa Cilampeni dan sekitarnya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh melalui penyediaan hunian yang layak sekaligus pemberdayaan ekonomi.
"Rumah yang layak memberikan rasa aman, sedangkan peluang usaha memberikan kemandirian. Keduanya harus diperjuangkan bersama agar taraf hidup masyarakat benar-benar meningkat," pungkasnya.
