Karhutla Makin Meluas Sampai Kawasan Transmigrasi, Ini Respons Mentrans

JAKARTA - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan merembet ke kawasan permukiman transmigrasi, salah satunya di Permukiman Transmigrasi Semanai (TR 4), Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. 

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyoroti musibah karhutla yang meluas menyasar kawasan transmigran tersebut. Kementerian lantas mengonsolidasikan langkah terpadu untuk membantu warga serta aset transmigran di lapangan.

Iftitah menjelaskan sejauh ini mitigasi kebakaran hutan dan lahan masih berpusat pada komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Terkait dengan karhutla, saya turut prihatin dengan kondisi yang ada, dan Presiden bersama jajaran Kabinet Merah Putih sangat concern terhadap persoalan ini. Kami sudah melakukan koordinasi dengan balai-balai transmigrasi dan tenaga kerja di sana untuk memberikan bantuan terbaik, sementara dalam tahap penanganan di lapangan yang dikedepankan dari unsur BNPB, Basarnas, serta Kementerian Kehutanan," ujar Iftitah saat ditemui selepas acara Transmigration Executive Dialogue, di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kalimantan Barat tercatat sebagai salah satu provinsi dengan dampak karhutla terluas di Kalimantan pada musim kemarau 2026, dengan luasan area terbakar mencapai puluhan ribu hektare. 

Di Kabupaten Kayong Utara, kebakaran lahan gambut telah menghanguskan lebih dari 1.000 hektare.

Kondisi cukup serius dialami oleh warga di kawasan permukiman transmigrasi Semanai (TR 4). Kobaran api yang merambat dari lahan tidur dan perkebunan gambut yang mengering telah melahap sedikitnya lima rumah warga, menewaskan sejumlah hewan ternak, serta memutus jalur air bersih dan menyelimuti kawasan sekitar dengan kabut asap pekat.

Iftitah menegaskan bahwa paradigma pengembangan kawasan transmigrasi modern saat ini tidak lagi menggunakan metode pembukaan lahan melalui pembabatan hutan secara masif. 

Namun, tebalnya lapisan tanah gambut kering yang terpapar kemarau panjang menjadi faktor alam utama yang memicu kemunculan titik-titik api tak terduga.

"Kami bersyukur bahwa saat ini transmigrasi tidak lagi babat-babat hutan seperti waktu yang lalu sehingga kita justru lebih pro-environment. Hanya memang kita tahu akibat kekeringan ini ada beberapa lahan dengan gambut yang sangat besar memicu munculnya titik api karena faktor alam, dan kami terus men-support rekan-rekan di pemerintahan yang bekerja menanganinya," jelas Iftitah.

Dalam memantau perkembangan di wilayah terdampak, Kementerian Transmigrasi mengoptimalkan peran posko pemantauan dan satuan tugas pendamping lapangan. Kendati demikian, kapasitas personel yang diterjunkan memiliki keterbatasan operasional di tengah luasnya perimeter kebakaran lahan gambut.

Keterlibatan tenaga pendamping di lapangan difokuskan pada pengumpulan data riil warga terdampak dan percepatan pelaporan situasi darurat ke pos komando. Iftitah mengakui penanganan kebakaran lahan gambut berskala besar membutuhkan dukungan alat pemadam berat dan logistik yang memadai.

"Jumlah Transmigran Edu-Patriot (TEP) di Kalimantan Barat terbatas, yakni sekitar enam orang per kawasan, sehingga pelibatannya terbatas dan fokus memberikan laporan berkala ke posko kami. Untuk menyelesaikan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang memerlukan dukungan peralatan yang cukup," kata Iftitah.