Menteri Hanif Faisol Ajak 8.600 Relawan Bersihkan Sampah Plastik di Pantai Bali
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bareng 8.600 relawan pencinta lingkungan hidup di Bali menggelar Aksi Bersih Laut, Minggu (19/1/2025). Kegiatan Aksi Bersih Laut yang digelar di tiga titik, Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran juga diikuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali.
Duta Besar Denmark, Duta Besar Norwegia, Duta Besar Uni Emirat Arab, dan UNDP Representatif For Indonesia juga turut hadir di kegiatan tersebut. Hanif Faisol, menjelaskan aksi ini merupakan tindak lanjut dari rapat perdana tim yang dibentuk untuk menangani sampah laut di Bali.
“Tim ini dipimpin oleh Pangdam IX/Udayana, dengan pengawalan dari Kapolda Bali dan Sekda Provinsi Bali. Kolaborasi tiga pilar utama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sampah laut, baik yang berasal dari kiriman maupun domestik,” ujar Hanif.
Hanif berpendapat, langkah strategis telah disusun bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk memberikan asistensi, pembinaan, dan dukungan yang diperlukan. Dirinya berharap model penanganan sampah di Bali dapat diterapkan di pulau-pulau lain.
"Bali menjadi prioritas karena merupakan wajah Indonesia di mata dunia. Secara umum, penanganan sampah di Bali difokuskan pada dua hal utama, yaitu sampah di pesisir dan sampah dari sungai,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, terdapat 14 sungai yang menyumbang sampah ke pesisir laut di Bali. Namun, Sungai Tukad Mati dan Sungai Tukad Badung menjadi penyumbang sampah laut terbesar.
"Dua sungai itu telah didetailkan dan kami harap 12 sungai lain juga akan didetailkan dan ada strategi kita untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan dalam satu tahun mulai dari sekarang sungai itu sudah dalam posisi yang layak untuk kita gunakan dalam menunjang kehidupan kita," imbuhnya.
Dia pun menyoroti peran hotel dan kafe dalam menyumbang sampah di Bali, yang mencapai 25 persen dari total sampah. Maka itu, bakal diadakan rapat khusus bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.
"Dalam konteks ini, para pengelola kawasan diwajibkan menyelesaikan pengelolaan sampah mereka hingga tuntas, sesuai mandat peraturan pemerintah. Hotel dan kafe hanya diperbolehkan membuang residu ke TPA," tegasnya.
Pemerintah juga bakal terus mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh provinsi maupun kabupaten/kota dalam menangani sampah. Bali diharapkan dapat menjadi contoh sukses pengelolaan sampah laut di Indonesia dengan pendekatan yang menyeluruh.
“Saya akan terus mengevaluasi langkah-langkah yang diambil provinsi maupun kabupaten kota," pungkasnya.
