Krimea Masuk Wilayah Ukraina atau Rusia? Sejarah Panjang Sejak Era Ottoman hingga Kini

Krimea adalah semenanjung yang terletak di wilayah Laut Hitam, dikenal karena keindahan alamnya, posisi strategisnya, dan sejarah panjang yang penuh konflik serta perebutan kekuasaan.

Pertanyaan mengenai status wilayah Krimea, apakah termasuk Ukraina atau Rusia, telah menjadi isu internasional yang sangat sensitif dan kompleks, terutama setelah tahun 2014.

Penjelasan ini akan membahas latar belakang sejarah, situasi hukum internasional, perubahan politik, dan konflik geopolitik yang menyertai wilayah ini.

Sejarah Panjang Krimea

1. Masa Kekaisaran Ottoman dan Khanat Krimea

Sebelum menjadi bagian dari Rusia atau Ukraina, Krimea dikuasai oleh Khanat Krimea, negara Tatar yang merupakan vasal Kesultanan Ottoman sejak abad ke-15.

Khanat Krimea merupakan salah satu kekuatan penting di Laut Hitam hingga abad ke-18.

2. Aneksasi oleh Kekaisaran Rusia

Pada tahun 1783, Kekaisaran Rusia di bawah pimpinan Catherine the Great secara resmi mencaplok Krimea dari Kesultanan Ottoman.

Sejak saat itu, Krimea menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan dihuni berbagai etnis, termasuk Rusia, Ukraina, dan Tatar Krimea.

3. Era Uni Soviet

Setelah Revolusi Bolshevik dan pembentukan Uni Soviet, Krimea menjadi bagian dari Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia (RSFSR).

Namun, pada tahun 1954, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, yang merupakan keturunan Ukraina, memindahkan administrasi Krimea dari RSFSR ke Republik Sosialis Soviet Ukraina.

Langkah ini dilakukan sebagai "hadiah persahabatan" pada peringatan 300 tahun penyatuan Rusia-Ukraina (Perjanjian Pereyaslav).

Status Krimea Pasca-Uni Soviet

1. Pembubaran Uni Soviet (1991)

Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka dan Krimea secara resmi menjadi bagian dari Ukraina, berdasarkan perbatasan administratif yang ada saat itu.

Hal ini disahkan secara internasional dan Ukraina diakui sebagai negara yang memiliki wilayah Krimea.

2. Otonomi Krimea dalam Ukraina

Krimea memiliki status Republik Otonom Krimea dalam Ukraina, yang memiliki parlemen sendiri dan tingkat otonomi lokal.

Kota Sevastopol, sebagai pangkalan utama Armada Laut Hitam Rusia, memiliki status administratif tersendiri dan menjadi pusat kepentingan strategis Rusia.

Aneksasi oleh Rusia (2014)

1. Latar Belakang: Revolusi Ukraina

Pada akhir tahun 2013 hingga awal 2014, Ukraina mengalami gejolak politik besar yang dikenal sebagai Euromaidan.

Protes rakyat terhadap Presiden pro-Rusia, Viktor Yanukovych, berujung pada penggulingannya.

Pemerintahan baru yang lebih pro-Barat dan pro-Uni Eropa menggantikan kekuasaan, yang menyebabkan ketegangan dengan Rusia.

2. Intervensi Rusia di Krimea

Menanggapi pergantian rezim di Kiev dan dengan alasan melindungi warga etnis Rusia di Krimea, Rusia mengirim pasukan tidak berseragam resmi (dikenal sebagai "little green men") ke Krimea pada Februari 2014.

Pasukan ini mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan pangkalan militer.

3. Referendum Krimea

Pada 16 Maret 2014, diselenggarakan referendum di Krimea, yang disebut Rusia sebagai demokratis dan sah, di mana diklaim lebih dari 90 pemilih memilih bergabung dengan Rusia.

Namun, referendum ini tidak diakui Ukraina dan sebagian komunitas internasional, yang menyatakan proses tersebut dilakukan di bawah tekanan militer dan melanggar hukum internasional.

4. Aneksasi Resmi oleh Rusia

Pada 18 Maret 2014, Presiden Vladimir Putin menandatangani dokumen aneksasi Krimea, menjadikannya bagian dari Federasi Rusia sebagai dua entitas baru: Republik Krimea dan Kota Federal Sevastopol.

Perspektif Hukum Internasional

1. Pandangan Ukraina dan Mayoritas Negara

Menurut hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), prinsip integritas teritorial suatu negara adalah mutlak.

Maka dari itu, Ukraina dan hampir semua negara anggota PBB menganggap Krimea adalah bagian sah dari Ukraina, dan aneksasi Rusia dianggap ilegal.

2. Resolusi Majelis Umum PBB

Pada 27 Maret 2014, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 68/262, yang menyatakan referendum di Krimea tidak sah dan menegaskan kembali dukungan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, termasuk Krimea.

Sebanyak 100 negara mendukung resolusi ini, sementara hanya 11 negara yang menentang, termasuk Rusia, Suriah, Korea Utara, dan Venezuela.

3. Pandangan Rusia

Rusia berpendapat referendum merupakan hak penentuan nasib sendiri (self-determination) rakyat Krimea dan membandingkannya dengan kasus Kosovo.

Rusia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak etnis Rusia di wilayah tersebut.

Dampak Politik dan Geopolitik

1. Sanksi Internasional

Sebagai tanggapan atas aneksasi tersebut, negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan lainnya, memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia.

Sanksi ini mencakup pembatasan perdagangan, pembekuan aset, dan larangan perjalanan bagi tokoh-tokoh Rusia dan pejabat Krimea.

2. Perubahan Demografi dan Pelanggaran HAM

Setelah 2014, banyak laporan menyebutkan adanya penindasan terhadap etnis Tatar Krimea dan mereka yang pro-Ukraina.

Media Ukraina dan organisasi HAM seperti Human Rights Watch melaporkan penangkapan sewenang-wenang, penghilangan, dan pembatasan kebebasan beragama.

Rusia juga melakukan perubahan demografis dengan memindahkan warga Rusia ke Krimea dan mendorong warga Ukraina yang menentang aneksasi untuk keluar dari wilayah itu.

3. Pangkalan Militer Rusia

Rusia memperkuat kehadiran militernya di Krimea, menjadikannya sebagai salah satu benteng pertahanan strategis di Laut Hitam.

Sevastopol menjadi basis Armada Laut Hitam yang sangat penting bagi kepentingan militer dan politik Rusia di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah.

Krimea dalam Konflik Ukraina-Rusia (2022 - Kini)

Invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 mengubah seluruh dinamika kawasan. Ukraina menegaskan pembebasan seluruh wilayahnya, termasuk Krimea, adalah tujuan utama perang.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, berkali-kali menegaskan Krimea adalah bagian dari Ukraina, dan kembalinya wilayah tersebut merupakan syarat mutlak perdamaian.

Sementara itu, Rusia menganggap Krimea sebagai wilayah berdaulatnya, dan segala upaya untuk merebut kembali Krimea dianggap sebagai agresi terhadap Rusia itu sendiri.

Apakah Krimea Wilayah Ukraina atau Rusia?

Secara hukum internasional, Krimea adalah bagian dari Ukraina. Aneksasi oleh Rusia pada tahun 2014 dianggap ilegal oleh sejumlah negara dan organisasi internasional, termasuk PBB, Uni Eropa, dan NATO.

Namun secara de facto, Krimea saat ini dikuasai dan diadministrasikan oleh Rusia, termasuk dalam sistem hukum, pemerintahan, dan militer Rusia.

Situasi ini menciptakan konflik dualitas antara status hukum internasional dan realitas di lapangan. Ini juga mencerminkan salah satu perselisihan geopolitik paling serius di abad ke-21 yang belum terselesaikan.

Persoalan Krimea bukan sekadar perebutan wilayah, tetapi menyangkut prinsip-prinsip dasar dalam hubungan internasional: kedaulatan negara, hak penentuan nasib sendiri, dan kepentingan geopolitik global.

Selama Rusia dan Ukraina, serta negara-negara besar dunia, tidak mencapai kesepakatan damai, status Krimea akan terus menjadi sumber ketegangan, dan nasib rakyat Krimea pun tetap berada dalam bayang-bayang ketidakpastian.