WFH ASN Berlaku Tiap Jumat, Karyawan Swasta Tunggu Edaran Kemnaker

Pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Sementara itu, penerapan WFH untuk karyawan swasta masih menunggu pengaturan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan.

"Penerapan WFH sektor swasta ini diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Baca Juga:Breaking News! WFH ASN Setiap Hari Jumat

Airlangga menjelaskan, kebijakan WFH untuk sektor swasta tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing industri. Hal ini dilakukan agar dunia usaha tetap dapat menjaga produktivitas sekaligus mendukung kebijakan efisiensi energi.

Selain itu, SE Menteri Ketenagakerjaan nantinya juga akan mencakup imbauan penghematan energi di lingkungan kerja. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam merespons tekanan global, khususnya di sektor energi.

Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu menetapkan kebijakan WFH bagi ASN yang berlaku satu hari kerja dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat. Kebijakan ini akan diterapkan di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Juga:Airlangga: WFH Sehari bagi ASN Tiap Jumat Hemat APBN Rp6,2 Triliun

Pengaturan teknis terkait pelaksanaan WFH bagi ASN akan dituangkan dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri.

Airlangga menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah adaptif dan preventif pemerintah dalam menghadapi dinamika global, termasuk gejolak geopolitik yang berdampak pada sektor energi dan ekonomi. Transformasi pola kerja melalui WFH diharapkan dapat mendorong budaya kerja yang lebih efisien, produktif, serta berbasis digital di tengah tantangan global yang terus berkembang.