Setop Ketergantungan Fosil! Green Fast Track 100 GW Didorong demi Kemandirian Energi RI
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyerukan langkah drastis untuk mempercepat transisi energi nasional di tengah gejolak geopolitik global yang mengancam rantai pasok energi. METI menegaskan, bahwa transisi energi bukan lagi sekadar kontribusi sosial, melainkan langkah mutlak untuk mencapai kemandirian energi dan melepaskan diri dari ketergantungan asing.
Direktur Eksekutif METI, Christine Effendy menyatakan, bahwa energi terbarukan adalah solusi paling rasional untuk memperkuat ketahanan nasional. Namun jalan menuju ke sana masih terganjal oleh dominasi energi fosil dan belum jelasnya insentif fiskal.
Selain itu mekanisme harga dan akses proyek bagi swasta dinilai belum kondusif, sementara penetapan target belum sepenuhnya berbasis kajian yang matang. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur, termasuk penerapan skema feed-in tariff. Baca Juga: METI Dorong Indonesia Jadi Pusat Pengembangan Energi Terbarukan di Asia Tenggara
Salah satu rekomendasi METI adalah peluncuran program Green Fast Track. Program ini dirancang untuk memangkas birokrasi pengadaan proyek energi terbarukan (ET) yang selama ini dinilai lamban.
"METI menyiapkan rekomendasi model PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) agar durasi proses, sejak tender hingga penandatanganan, bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan," terangnya.
Langkah jangka pendek lainnya yang didorong METI meliputi investasi infrastruktur masif, pembuatan jalur transmisi antar pulau untuk mendistribusikan energi bersih secara merata.
Pembiayaan inovatif, yakni melipatgandakan investasi energi bersih melalui peningkatan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral. Skema Feed-in Tariff, mendorong tarif yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor swasta.
Baca Juga: Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional Perlu Dioptimalkan
METI tidak hanya bicara soal kebijakan besar, tetapi juga aksi nyata di tingkat tapak. Melalui inisiatif Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET), METI berusaha memperluas akses pendanaan bagi proyek transisi energi yang berkeadilan.Beberapa program unggulan METI untuk tiga tahun ke depan, seperti program 100 GW yakni memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi terbarukan di seluruh Indonesia. Desa/Pulau Transisi Energi, memberdayakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Lalu fokus pada pemanfaatan energi terbarukan untuk sektor industri dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tiga tahun ke depan, METI juga menjalankan inisiatif strategis seperti Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET) untuk peningkatan investasi, penguatan forum komunikasi dengan pemerintah dan lembaga pembiayaan, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, serta program 100 GW untuk memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi.
Dalam peta jalan transisi ini, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dinilai sebagai tulang punggung yang paling siap. Selain kapasitasnya yang besar dan tarif yang kompetitif, PLTA memiliki tingkat keandalan tinggi sebagai baseload untuk menggantikan pembangkit fosil.
METI juga aktif mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) beserta regulasi turunannya. Konsistensi regulasi jangka panjang dianggap kunci utama untuk membangun kepercayaan investor dan menghindari perubahan kebijakan yang tiba-tiba.
"Situasi geopolitik sekarang adalah pengingat nyata. Kita harus mempercepat transisi ini agar Indonesia tidak terus-menerus terpapar fluktuasi harga energi global," tutup Christine.
