Pakar: Indonesia Berisiko Terseret Konflik Jika Izinkan Wilayahnya Diakses Jet Tempur AS

Para pakar memperingatkan Indonesia berisiko terseret konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) jika mengizinkan wilayah udaranya diakses oleh pesawat-pesawat militer Amerika.

Peringatan tersebut muncul setelah dokumen rahasia pertahanan Amerika yang bocor mengungkap upaya Washington untuk meminta akses wilayah udara Indonesia yang luas untuk penerbangan militer AS. Bocoran dokumen itu telah memicu reaksi keras di dalam negeri karena kekhawatiran bahwa Jakarta bisa dianggap "bersekongkol dengan agresor" di tengah perang Amerika melawan Iran.

Baca Juga: Dokumen Rahasia Ungkap AS Upayakan Pesawat Militernya Mengakses Wilayah Udara Indonesia

Para pakar mengatakan dokumen pertahanan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di New Delhi, The Sunday Guardian, menimbulkan kekhawatiran bahwa Presiden Prabowo Subianto mungkin mengorbankan kemerdekaan strategis Indonesia.

Proposal tersebut, yang dilaporkan muncul setelah pertemuan pada bulan Februari antara Prabowo dan Presiden AS Donald Trump, disebutkan akan memberikan akses penerbangan "menyeluruh" kepada pesawat militer Amerika di wilayah udara Indonesia untuk operasi darurat, respons krisis, dan latihan bersama.

Kementerian Pertahanan Indonesia pada hari Senin mengakui keberadaan dokumen tersebut, tetapi mengatakan bahwa rencana tersebut belum final, dan menggambarkannya sebagai draf “letter of intent" yang masih dalam proses peninjauan. Lebih lanjut, kementerian tersebut menekankan bahwa pemerintah mempertahankan kendali penuh atas wilayah udara Indonesia.

Pada hari Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia tidak memiliki kebijakan untuk memberikan akses tak terbatas ke wilayah udaranya kepada pihak asing mana pun, dan bahwa proposal AS masih dalam pertimbangan internal. Dia mengatakan bahwa segala bentuk kerja sama dengan Washington akan tetap tunduk pada mekanisme dan prosedur nasional Indonesia.Di balik layar, apa yang digambarkan kantor berita Reuters sebagai "perpecahan" telah muncul. Menurut laporan media tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan surat yang bertanda mendesak dan rahasia kepada Kementerian Pertahanan pada awal April yang memperingatkan bahwa pemberian hak lintas udara secara menyeluruh berisiko melibatkan Jakarta dalam konflik asing.

Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin telah terbang ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth pada akhir April dan menandatangani "kemitraan kerja sama pertahanan utama" yang bertujuan untuk memperkuat keamanan regional melalui modernisasi militer, peningkatan interoperabilitas, dan perluasan latihan bersama.

Kedua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa mantan jenderal militer Prabowo "semakin nyaman" untuk menjalin hubungan pertahanan yang lebih dekat dengan AS, menurut Abdul Rahman Yaacob, seorang peneliti di lembaga think tank Rabdan Security and Defence Institute di Uni Emirat Arab.

Pada tingkat operasional, lanjut Yaacob, akses lintas udara akan memungkinkan pesawat AS untuk memangkas waktu transit dari pangkalan di Australia atau Samudra Hindia ke teater utama seperti Filipina dan Korea Selatan.

Namun Yaacob memperingatkan bahwa pemberian akses tersebut dapat membuat Indonesia rentan terhadap “pembalasan atau eskalasi”.

“Wilayah udara Indonesia sendiri dapat menjadi wilayah yang diperebutkan, yang secara efektif akan menyeret negara tersebut ke dalam konflik yang ingin dihindarinya,” kata Yaacob, seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (16/4/2026).“Tanda-tanda awal reaksi balik domestik, khususnya dalam wacana daring, menunjukkan sensitivitas terhadap setiap persepsi erosi otonomi strategis atau non-blok," imbuh dia.

Masalah Persepsi

"Setiap perjanjian yang memberikan hak lintas udara yang luas kepada militer AS berpotensi menciptakan kesan yang menyesatkan di mata China," kata Febry Triantama, asisten profesor hubungan internasional di Universitas Paramadina.

Menurut Febry, langkah tersebut tidak hanya berpotensi merugikan jika konflik pecah di Laut China Selatan, tetapi juga tidak jelas apa sebenarnya yang akan diperoleh Indonesia.

Meskipun keuntungan bagi Washington jelas, dia mengatakan manfaat bagi Jakarta "tidak terlihat dan menimbulkan pertanyaan"— terutama karena Indonesia bukanlah sekutu resmi AS.

Ferry juga mengemukakan kemungkinan bahwa akses lintas udara mungkin terkait dengan negosiasi perdagangan: di bawah Trump, beberapa negara memanfaatkan komitmen pertahanan dan pengadaan militer untuk mendapatkan persyaratan tarif yang lebih baik dengan Washington.

Indonesia sendiri pada bulan Februari menyetujui tarif AS sebesar 19 persen untuk sebagian besar barangnya—turun dari ancaman 32 persen, tetapi jauh lebih tinggi daripada tarif mendekati nol yang sebelumnya dinikmatinya.Beberapa hari kemudian, tarif efektif turun lebih rendah lagi setelah putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan rezim tarif "timbal balik" Trump, setidaknya untuk sementara.

Alfin Febrian Basundoro, seorang dosen hubungan internasional di Universitas Airlangga, mengatakan kontroversi tersebut berisiko dikritik bahwa Prabowo "semakin akomodatif" terhadap Trump.

Dia menunjuk pada kemarahan publik atas respons Indonesia yang lemah terhadap perang AS-Israel terhadap Iran dan partisipasi Prabowo dalam Board of Peace (BoP) yang baru-baru ini dibentuk Trump, yang oleh banyak orang di Indonesia dianggap sebagai salah satu “alat politik Trump”.

"Secara keseluruhan, langkah-langkah ini dapat semakin memicu sentimen publik bahwa presiden Indonesia berkolusi dengan agresor," kata Alfin.

"Pelanggar Nomor 1"

Militer AS memiliki rekam jejak panjang dalam mengabaikan kedaulatan wilayah udara Indonesia.Laksamana (Purnawirawan) Yudo Margono, yang menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2022-2023, pernah mengatakan kepada DPR pada 2023 bahwa AS selalu menjadi pelanggar nomor satu wilayah udara Indonesia, dengan 11 penerbangan tanpa izin tercatat hanya pada paruh pertama tahun itu saja.

Antara Januari 2024 hingga April 2025, pesawat militer AS dilaporkan melakukan operasi pengawasan di atas Laut China Selatan sebanyak 18 kali, melanggar perairan teritorial dan wilayah udara Indonesia.

Para kritikus berpendapat bahwa melegalkan akses tersebut, alih-alih mengekang pelanggaran, akan memberi penghargaan kepada perilaku buruk dan menormalisasi apa yang seharusnya tetap menjadi garis merah kedaulatan.

Pesawat militer asing saat ini diharuskan untuk mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar Militer Indonesia.

Menurut Alfin, AS akan membutuhkan kebebasan yang signifikan untuk aset militernya jika terjadi konflik di Selat Taiwan, yang hampir pasti melibatkan wilayah udara Indonesia.