Pernyataan Kehidupan Masyarakat Normal di Tengah Karhutla Kalimantan Jadi Sorotan, Ini Penjelasan Kepala BNPB
Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto tentang roda kehidupan masyarakat berjalan normal di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan menuai polemik. Suharyanto pun memberikan penjelasan soal pernyataan yang disampaikannya dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Izinkan saya menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan saya dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia pada 23 September 2026 lalu. Dalam ratas, saya menjelaskan bahwa 'roda kehidupan masyarakat berjalan normal' di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan," ujarnya melalui keterangannya, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, konteks kata normal yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal dan mengabaikan kondisi faktual terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak.
Baca Juga: Belgis Habiba Greenpeace Indonesia: El Nino Bukan Penyebab Kebakaran
"Bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap. BNPB menyadari masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap, kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi telah terdampak," tuturnya.Suharyanto menerangkan, dalam laporan yang sama, dia juga menyampaikan tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla. Dengan kata lain, keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan.
"Namun demikian, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah. Saya memahami penggunaan kata normal dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak, sehingga saya perlu meluruskan kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," jelasnya.
Suharyanto pun memohon maaf pada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jika pilihan kata yang dia gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja, karena bukan itu maksudnya. Dia memastikan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan dan seluruh unsur terkait terus bekerja keras melakukan pemadaman dan penanganan dampak kesehatan serta perlindungan masyarakat atas ancaman karhutla.
"Kami juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat. Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami," katanya.
