Opini: Tantangan dan Ancaman Non-Tradisional dalam PSN Food Estate Papua Selatan

Oleh: Marinus Mesak Yaung, Dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih

Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Papua Selatan, yang merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan strategis pemerintah pusat, bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan dan mencapai kedaulatan pangan nasional. Program ini mengusung konsep pengembangan pertanian yang terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, hingga peternakan di satu wilayah yang luas. Ambisi besar ini didukung oleh kebijakan yang mempermudah investasi melalui sistem Online Submission System (OSS), yang bertujuan mempercepat masuknya modal, baik dari dalam maupun luar negeri, ke proyek-proyek PSN seperti Food Estate di Papua Selatan.

Namun, program ini tidak lepas dari tantangan besar yang berpotensi menghambat keberhasilannya. Saya, sebagai seorang akademisi Papua, merasa penting memberikan saran dan masukan terkait tantangan dan ancaman yang mungkin muncul dari PSN Food Estate ini. Saran ini saya tujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, agar mereka lebih hati-hati dalam mengelola dan mengantisipasi potensi kegagalan dari program yang mulia ini.

Tantangan Sistem Ekonomi Terencana

Penerapan OSS dan kebijakan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah tengah mengadopsi sistem ekonomi terencana terpusat (centrally planned economy). Dalam sistem ini, lahan pertanian pribadi dan komunal masyarakat Papua Selatan berpotensi tidak lagi diakui negara sebagai milik individu, melainkan berubah menjadi lahan kolektif yang dikelola bersama. Hal ini, tentu, bisa memicu konflik kepentingan, terutama bagi masyarakat lokal yang sangat terikat dengan tanah adat dan sistem pertanian tradisional.

Pemerintah berharap perubahan ini dapat menggeser masyarakat ekonomi agraris tradisional menuju masyarakat industri modern demi mencapai visi Indonesia sebagai negara industri maju pada 2045. Namun, transisi ini membawa tantangan besar. Seperti yang sudah terlihat di banyak negara yang mengadopsi sistem ekonomi terpusat, kegagalan dalam perencanaan, koordinasi, dan dukungan material sangat mungkin terjadi.

Ancaman Kegagalan

Kegagalan program PSN Food Estate di Papua Selatan akan membawa dampak signifikan, terutama bagi masyarakat pedesaan. Dalam banyak kasus di negara lain, kegagalan proyek food estate sering kali menimbulkan kelaparan dan kelangkaan kebutuhan pokok. Kasus serupa pernah terjadi di China pada era Mao Zedong, ketika proyek-proyek besar di bidang pertanian yang menerapkan sistem ekonomi terencana mengalami kegagalan, salah satunya karena serangan hama. Dampaknya sangat fatal, dengan jutaan rakyat di pedesaan meninggal akibat kelaparan dan penyakit.

Jika kita menelaah lebih dalam, potensi kegagalan PSN Food Estate di Papua Selatan bisa dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya adalah buruknya perencanaan, korupsi birokrasi, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan masyarakat setempat, serta tantangan perubahan iklim dan hama pertanian. Semua ini harus diantisipasi dengan serius.

Selain itu, ekosistem industri pertanian yang dibutuhkan untuk mendukung food estate di Papua Selatan belum terbentuk dengan baik. Masih ada pertanyaan besar terkait kualitas tanah, ketersediaan material pertanian yang sesuai, hingga kesiapan sumber daya manusia di daerah tersebut. Kurangnya riset yang mendalam juga bisa menjadi faktor penghambat kesuksesan program ini.

Ancaman Keamanan Non-Tradisional

Lebih lanjut, dari perspektif hubungan internasional, PSN Food Estate di Papua Selatan tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga ancaman non-tradisional yang lebih kompleks. Gerakan etno-nasionalisme di Papua semakin menguat, dan kelompok-kelompok ini telah mulai mempropagandakan isu "creeping genocide" terkait program food estate. Isu ini, jika tidak segera diantisipasi, akan lebih mudah menginternasionalisasi gerakan Papua Merdeka dibandingkan dengan ancaman keamanan tradisional seperti serangan senjata dari TPN OPM atau penyanderaan pilot asing.

Oleh karena itu, penting bagi Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi program PSN Food Estate di Papua Selatan. Selain itu, diperlukan pula langkah kontra intelijen yang tepat guna menangkal propaganda terkait creeping genocide yang mulai dimainkan oleh kelompok etno-nasionalis Papua.

Penutup

Sebagai penutup, saya menekankan bahwa PSN Food Estate di Papua Selatan, meskipun memiliki tujuan mulia, perlu dikelola dengan hati-hati. Keberhasilannya bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat lokal, serta kesiapan menghadapi tantangan teknis dan sosial. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang bukan hanya berorientasi pada hasil ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan politik di Papua Selatan. Jika tidak, program yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, bisa saja berakhir dengan kegagalan yang justru merugikan rakyat setempat.