Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK di 2025, Jokowi: Saya Tak Tahu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.

Jokowi menjelaskan, hingga saat ini belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025.

"Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai itu," kata Presiden memberikan keterangan usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan seperti apa sehingga muncul rencana tersebut.

"Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa," ujar Presiden.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan realisasi penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasiskan NIK akan sangat bergantung dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, dan respons dari berbagai pemangku kepentingan.

Adita menyampaikan hal tersebut untuk menjawab mengenai kepastian rencana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasiskan NIK pada 2025.

"Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, melihat dinamika, dan respons dari stakeholder," kata Adita di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis dilansir Antara.

Adita mengatakan wacana penerapan penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasiskan NIK sebenarnya sudah muncul pada 2023. Wacana itu muncul untuk membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.