Respons Rano Karno soal Rencana Kepala Daerah Dipilih DPRD
JAKARTA- Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno merespons rencana kepala daerah yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia menilai bahwa kebijakan itu ranah partai yang harus didiskusikan lebih lanjut.
"Itu kan keputusan politik partai. Saya ini kan bagian dari partai. Itu urun rembuk semua. Kalau memang setuju begitu, ya kita lakukan itu," ujarnya di Kawasan Memteng Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024). .
Artinya, kata Rano, kalau memang tidak setujuatauoun setuju, tentu ada alasan.
Dia pun mengakui proses Pemilu 2024 sangat melelahkan dan memakan biaya yang sangat besar. Dimulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga Pilkada 2024. "Memang lelah. Makanya kan Pak Prabowo juga bilang, capek gitu, panjang. Jadi, nanti kita pikirkan mana yang terbaik buat Indonesia," jelasnya.
Kendati demikian, dia mengaku belum mendapat arahan apapun dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Semua apa yang disampaikan merupakan pendapat pribadi.
"Sampai hari ini belum ada. Belum ada. Saya tidak bicara sebagai sikap partai, tapi saya bicara sebagai sikap saya pribadi," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
"Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo dalam sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis 12 Desember 2024.
Prabowo mengatakan tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?," kata Prabowo.
