Ketua DPRD KBB Singgung Perbaikan Birokrasi, Bupati Jangan Main-main dengan Open Bidding
BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) serius menyikapi polemik open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemda KBB.
Bukti legislatif konsen terhadap permasalahan ini adalah dengan akan melakukan pemanggilan kepada Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) KBB.
"Kami di dewan sudah sepakat harus ada perbaikan birokrasi, salah satunya adalah soal open bidding. Jangan sampai masalah seperti sebelumnya, terulang kembali," kata Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi saat dihubungi, Jumat (20/12/2024).
Menurutnya, terkait pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding, DPRD KBB khususnya Komisi 1 tidak mengetahui dan mendapatkan informasi adanya pelaksanaan open bidding untuk lima jabatan eselon 2 di Pemda KBB terlebih dahulu.
Namun tanpa sepengetahuan DPRD KBB, Pemda KBB dalam hal ini Pj Bupati Ade Zakir tiba-tiba melaksanakan open bidding. Jika kondisi seperti ini terjadi lagi, artinya tidak ada bedanya dengan sebelumnya.
"Kalau gini ya enggak beres, kan kemarin sudah sepakat ingin ada perbaikan dan perubahan di pemerintahan. Apakah pemda ingin kembali ada OPD yang berstatus quo?" tanyanya.
Oleh karena itu, pihaknya bakal memanggil Pj Bupati Bandung Barat dan Plt Kepala BKPSDM KBB untuk mempertanyakan pelaksanaan open bidding yang terkesan tergesa-gesa.
Sebab yang terpenting itu kan komunikasi, sehingga semua jelas dan terbuka.
"Rencananya usai kunjungan kerja (kunker) kami akan segera panggil mereka. Kita agendakan di tanggal 27 atau 30 Desember 2024," kata dia.
Sejauh ini, ungkap Mahdi, pihak DPRD KBB belum mendapatkan informasi apapun dari pemda dalam hal ini panitia seleksi (pansel) JPTP atau open bidding tersebut.
Jangankan dirinya, ketua Komisi 1 juga dibuat kaget dengan adanya pelaksanaan open bidding itu, padahal mereka yang membidangi hal tersebut.
Nantinya pihaknya bakal mempertanyakan sejumlah hal terkait pelaksanaan open bidding, sekaligus membuat komitmen keterbukaan bersama Pemda KBB.
Jangan sampai catatan buruk soal open bidding di tahun sebelumnya terjadi lagi. "Buat kami enggak ada kepentingan, tapi kalau pemda masih suka macam-macam kita langsung buat Pansus aja," tegasnya.
Seperti diketahui, pelaksanaan open bidding atau Seleksi Terbuka JPTP di lingkungan Pemda KBB kembali menjadi sorotan sejumlah pihak.
Salah satunya Komisi 1 DPRD KBB yang mempertanyakan proses dan mekanisme yang dilakukan panitia seleksi karena tidak ada pemberitahuan kepada DPRD. (*)
