Pj Gubernur Jakarta bakal Terbitkan Ingub Efisiensi Anggaran
JAKARTA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi menjelaskan Pemprov DKI tengah menyiapkan Instruksi Gubernur (Ingub) soal efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
Hal itu disiapkan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Pastinya kita Pemerintah Daerah bagian dari Pemerintah Nasional itu mendukung inpres itu dan inpres itu kita juga akan membuat Ingub dan sudah dalam draft. Selesai Insya Allah, ya nanti Insya Allah masuk kerja lah gitu, tuntas sudah,” ujar Teguh Setyabudi dikutip Senin (27/1/2025).
Teguh menjelaskan, Ingub yang diterbitkan itu merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) dalam pemerintahan. Nantinya, kata dia, pemerintah daerah akan mengkaji lagi berbagai anggaran yang bisa diefisiensi untuk mengikuti instruksi Prabowo.
“Kalau Ingub kan masalah SOP ya, tidak ada masalah yang lainnya. Belum sampai kepada penghitungan dan sebagainya. Ingub adalah prosedur. Kalau bisa diselesaikan saya, saya pikir saya juga bisa membantu. Karena belum sampai kepada proses-proses lainnya,” ujar dia.
Menurutnya, Pemda masih melakukan pencermatan terhadap anggaran yang akan dipangkas. Rencana ini juga dibahas bersama Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), dengan harapan usai dilantik pada 6 Februari 2025, keduanya bisa bekerja maksimal.
“Kami juga pastinya akan juga bicarakan dengan (tim) transisi gimana, untuk apanya yang pastinya kan juga untuk mendukung program-program prioritas dari Bapak Gubernur dan Wagub Terpilih gitu ya, yang nanti akan segera dilantik,” ucapnya.
“Dan pastinya juga untuk mendukung program-program nasional lainnya. Kalau saya sih gitu, biarlah ini kan udah menghitung hari ibaratnya, pelantikan,” tutur dia.
Teguh tak merinci berapa nilai anggaran yang diefisiensi oleh Pemda. Dia memastikan, efisiensi akan dioptimalkan agar program Pram-Doel bisa dilaksanakan dengan baik.
“Kita petakan lah ya, sesuai dengan Ingub ya dan juga bagaimana juga arahnya dari pemerintahan nasional. Apakah itu dari Perdin (Perjalanan Dinas) atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya. Kita ikuti saja,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai Rp 306,69 triliun.
Penerbitan Inpres 1/2025 ini ditujukan bagi para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota. Inpres ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
