Korban Tewas Akibat Gempa Myanmar Tembus 3.354 Orang, Junta Militer Batasi Bantuan

BANGKOK - Korban tewas akibat gempa dahsyat di Myanmar meningkat menjadi 3.354 orang, lapor media pemerintah pada Sabtu (5/4/2025). Sementara sebanyak 4.850 orang terluka dan 220 orang dilaporkan hilang.  

1. Militer Batasi Bantuan

Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat (4/4/2025) menyatakan, militer Myanmar membatasi bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di daerah-daerah yang dianggap menentang pemerintahan.

"Pembatasan bantuan merupakan bagian dari strategi untuk mencegah bantuan sampai ke populasi yang dianggap tidak mendukung perebutan kekuasaan pada tahun 2021," kata James Rodehaver, kepala tim OHCHR di Myanmar, yang berbicara melalui tautan video dari Bangkok, melansir Reuters, Sabtu (5/4/2025).

Ia melanjutkan, kebutuhan akan bantuan sangat mendesak di wilayah Sagaing di Myanmar. Waktu tidak cukup untuk membantu mereka yang membutuhkan.

"Serangan udara mengkhawatirkan, mengejutkan, dan harus segera dihentikan. Fokusnya harus pada pemulihan kemanusiaan," kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani kepada wartawan di Jenewa.

2. Gelar Pemilu

Sementara itu, pemimpin pemerintahan militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kembali ke ibu kota Naypyitaw setelah perjalanan luar negeri yang langka untuk menghadiri pertemuan puncak di Bangkok, Thailand. Pada pertemuan negara-negara Asia Selatan dan Tenggara, ia bertemu secara terpisah dengan para pemimpin Thailand, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan India.

Min Aung Hlaing menegaskan kembali kepada Perdana Menteri India Narendra Modi rencana junta untuk mengadakan pemilihan umum yang "bebas dan adil" pada bulan Desember, kata media pemerintah Myanmar.

Modi menyerukan gencatan senjata pascagempa dalam perang saudara Myanmar agar dibuat permanen, dan mengatakan pemilu harus "inklusif dan kredibel", kata juru bicara urusan luar negeri India pada hari Jumat.

Para kritikus mencemooh pemilihan yang direncanakan sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui proksi.

3. Perang Saudara

Sejak menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dari peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 2021, militer telah berjuang untuk menjalankan Myanmar. Militer meninggalkan ekonomi dan layanan dasar, termasuk perawatan kesehatan, dalam keadaan hancur. Situasi ini diperburuk oleh gempa bumi 28 Maret.

PBB menyatakan, perang saudara yang terjadi setelah kudeta telah menyebabkan lebih dari 3 juta orang mengungsi. Perang saudara membuat kerawanan pangan meluas dan lebih dari sepertiga penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan.