Banjir dan Longsor Sumatera, Komisi VIII DPR Minta Rehabilitasi Infrastruktur Dipercepat

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VIII DPR Aprozi Alam meminta pemerintah mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak imbas bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dia juga mendorong respons tanggap darurat dalam tangani bencana di sana.

"Perlunya ada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana pemerintah perlu mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak, seperti jembatan, jalan, dan sekolah, serta membantu masyarakat membangun kembali rumahnya," kata Aprozi dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

Selain itu, Aprozi juga mendorong perlunya evaluasi dan penegakan hukum tata ruang secara menyeluruh di daerah rawan bencana. 

"Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, terutama di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS), harus dilakukan secara tegas," terang Aprozi.

Di sisi lain, dia menyarankan perlunya ada penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dalam mengantisipasi bencana. Oleh sebab itu, Aprozi menilai, investasi dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi, di daerah rawan perlu ditingkatkan untuk memberikan waktu evakuasi yang lebih lama bagi warga.

Aprozi menilai, pemerintah bersama elemen masyarakat lainnya perlu bersinergi melakukan edukasi dan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan. 

"Oleh sebab itu sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis komunitas harus lebih digencarkan hingga ke tingkat desa. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan harus menjadi garda terdepan yang paling siap menghadapi dan mengantisipasi dampak bencana," katanya.

"Kita ini tidak bisa hanya berfokus pada respons darurat. Pencegahan dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian material di masa depan. Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawal kebijakan serta anggaran yang berpihak pada pengurangan risiko bencana," tegas Aprozi.

Dia berkata, Komisi VIII DPR juga terus melakukan komunikasi dengan kepala BNPB dan Kementerian Sosial untuk memastikan percepatan bantuan bagi masyarakat tardapak banjir. Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini pun berharap, bencana ini bisa meningkatkan solidaritas seluruh pihak.

"Melalui ujian ini, mari kita perkuat solidaritas. Kepada para korban, kami akan terus mendampingi dan memperjuangkan hak-hak Anda. Kepada para relawan dan tenaga medis di lapangan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan memberikan kekuatan untuk melewati cobaan ini," pungkasnya.

Berdasarkan data BNPB, bencana banjir dan tanah longsor ini melanda wilayah yang cukup luas di Pulau Sumatera. Untuk Aceh, banjir dan tanah longsor terjadi Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara, Singkil, dan Bireun.

Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara, banjir dan longsor juga terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, serta Nias. Bahkan Di Padang Sidempuan, banjir pada 25 November 2025, misalnya, telah mengakibatkan sekitar 220 jiwa dan 17 unit rumah terdampak, serta satu orang dilaporkan hilang. 

Gempa tektonik 6,3 M di laut barat laut Sinabang, Aceh, yang getarannya terasa hingga Medan juga menambah daftar kekhawatiran. 

Cuaca ekstrem, yang salah satunya dipicu oleh Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B, telah meningkatkan risiko secara signifikan.

Sementara itu wilayah terdampak bencana di Sumbar yakni Padang, Tanah Datar, Bukittinggi, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Pasaman Barat, dan Lima Puluh Kota. Di Kabupaten Agam, banjir pada 25 November 2025 mengakibatkan 42 kepala keluarga/143 jiwa dan 21 unit rumah terdampak.