Tegas! Prabowo Siap Angkat Kaki dari BoP jika Tak Untungkan Palestina dan Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto tak segan angkat kaki dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump jika hasil-hasil keputusannya tidak sejalan dengan kepentingan Palestina dan Indonesia. Bahkan menurutnya, Indonesia bisa saja keluar dari dewan tersebut tanpa perlu merundingkannya terlebih dulu dengan anggota mayoritas Muslim dalam Group of Eight seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, 

“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," ujar Prabowo dalam diskusi bersama sejumlah pakar dan jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikutip Jumat (20/3/2026).

Prabowo menjelaskan Indonesia BoP setelah melalui pertimbangan matang, dengan tujuan mendukung kemerdekaan penuh Palestina.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan awal keterlibatan Indonesia dalam pembentukan BoP bermula saat dirinya menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Kala itu, dia menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution).

Beberapa jam kemudian, lanjutnya, dia bersama tujuh pemimpin negara diundang oleh Trump dalam sebuah pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut meminta negara-negara itu untuk mendukung 21-point plan, yakni proposal untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Menurut Prabowo, rincian poin-poin tersebut dibacakan satu per satu oleh Utusan Khusus AS Steve Witkoff.

Prabowo kemudian mendengarkan secara saksama proposal tersebut dan tertarik pada poin ke-19 dan ke-20 yang menjelaskan Palestina akan diberikan jalan untuk menjadi bangsa mandiri dan mampu menentukan masa depannya. Selain itu, ada pula poin AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai.

Isi proposal tersebut dinilai sejalan dengan pandangan Indonesia terhadap isu Palestina yakni perdamaian jangka panjang dapat dicapai melalui solusi dua negara.

"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung," ujar Prabowo.

Selanjutnya, para pemimpin itu menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani untuk menjadi juru bicara mereka untuk menyampaikan kepada Trump negara-negara itu mendukung poin rencana tersebut.

“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo mengingat kembali momen itu.

Beberapa saat setelah pertemuan tersebut, lanjutnya, muncul gagasan mengenai pembentukan BoP yang sekaligus sudah diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Menanggapi perkembangan ini, Group of Eight kembali berunding apakah perlu ikut serta di dalamnya atau tidak.

Berdasarkan hasil perundingan, mereka menilai bergabung dalam BoP akan memberikan ruang yang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan agar berpihak pada kepentingan Palestina. Hal ini, ujar Prabowo, jauh lebih realistis dan konkret dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina daripada memilih untuk tidak bergabung dengan BoP.

"Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk," paparnya.

Prabowo berharap Indonesia dan anggota Group of Eight lain dapat berkontribusi positif bagi perdamaian jangka panjang di Palestina. 

"Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina," pungkas dia.