Pertamax Naik 32 Persen, Pelaku UMKM Paling Terdampak

IDXChannel - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax sebesar 32 persen diperkirakan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampaknya tidak hanya dirasakan pada biaya operasional, tetapi juga distribusi, pelayanan, hingga struktur biaya usaha di era ekonomi digital.

Peneliti Center of Digital Economy and SMEs di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nur Komaria, mengatakan sektor UMKM menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak akibat kenaikan harga BBM tersebut.

"Dengan kenaikan BBM yang 32 persen tadi, ini juga berpotensi memberikan dampak terhadap UMKM, terutama di bagian operasional, di bagian distribusi, dan juga nanti di bagian pelayanan," kata dia dalam diskusi secara virtual, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, dampak paling besar akan dirasakan oleh pelaku usaha yang sangat bergantung pada mobilitas harian, seperti usaha jasa, kurir, UMKM kuliner dengan layanan pengantaran makanan, serta usaha ritel skala kecil yang mengandalkan jaringan distribusi sendiri.

Selain itu, dia menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mengubah pola konsumsi energi masyarakat. Jika daya beli kelas menengah melemah akibat kenaikan harga BBM, sebagian pengguna Pertamax kemungkinan akan beralih ke Pertalite yang memiliki harga lebih rendah.

Menurut Komaria, perpindahan pengguna tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi dan berpotensi menambah beban subsidi pemerintah.

"Kalau pengguna Pertamax itu meningkat secara signifikan, maka ini berpotensi ada lonjakan penggunaan Pertalite yang akan digunakan UMKM juga. Nah jika demand meningkat, maka ada potensi beberapa subsidi meningkat, dan mungkin kuota untuk subsidi-nya juga akan habis," ujar dia.

Lebih lanjut, Komaria menyebut biaya logistik masih menjadi tantangan utama bagi UMKM di Indonesia. Selain biaya operasional dan tenaga kerja, pelaku usaha juga harus menghadapi tingginya biaya distribusi, terutama untuk pengiriman barang ke luar Pulau Jawa.

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur dan konektivitas logistik yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga biaya pengiriman ke berbagai daerah menjadi lebih mahal.

"Biaya konektivitas untuk logistik di Indonesia ini tergolong cukup mahal karena infrastruktur yang terbangun memang masih bagus dan terpusat di Pulau Jawa, sehingga distribusi untuk pengiriman kurir ke luar Jawa itu semakin mahal biayanya," kata Komaria.

Dia pun menambahkan, berbagai biaya yang ditanggung pelaku usaha pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang maupun jasa.

"Nah baik biaya-biaya tadi merupakan biaya eksplisit yang biasanya harus ditanggung oleh perusahaan, namun dalam konteks ekonomi digital, baik itu distribusi barang, logistik, itu menjadi tekanan biaya yang pada ujungnya juga bisa dibebankan kepada konsumen," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)