Pemerintah Tegaskan MBG Tetap Berlanjut di Tengah Pembenahan Internal BGN
IDXChannel - Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut di tengah proses pembenahan internal di Badan Gizi Nasional (BGN).
Perubahan pimpinan dan langkah hukum saat ini merupakan bukti pemerintah bersikap responsif dan transparan.
"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," kata Dudung, Jumat (19/6/2026).
Dudung menambahkan, kendala internal saat ini tidak akan menghentikan program MBG. Presiden telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi masyarakat kelompok rentan tidak terganggu.
"Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan," katanya.
"Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," lanjutnya.
Dudung menyebut pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, KSP menemukan banyak SPPG yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.
"Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat," kata dia.
"SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," katanya.
Dia menambahkan, saat ini pelaksanaan program di tingkat bawah sudah mulai diperbaiki dengan sistem pengawasan yang jauh lebih ketat, bersih, transparan, dan terukur. Guna memastikan akuntabilitas program, KSP pun membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan.
"KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan," katanya.
Pemerintah memprioritaskan agar distribusi makanan bergizi ini menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk di wilayah terluar. Dudung menegaskan posisi KSP sebagai garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN secara menyeluruh.
"Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
