H-1 Pencoblosan, PWI Pandeglang Terima Kunjungan Komnas HAM Bahas Pemenuhan Hak Konstitusional Warga
PANDEGLANG, iNewsBanten - Satu hari menjelang pemungutan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2024, Komnas HAM melalui Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara melakukan kunjungan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pandeglang yang berada di Jalan Ciwasiat-Bhayangkara, Kampung Ciwasiat, Kelurahan Pandeglang, Selasa 26 November 2024.
Dalam kunjungan ini, Komnas HAM bersama PWI Kabupaten Pandeglang melakukan diskusi mengenai dinamika yang terjadi selama proses Pilkada Serentak Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Selian itu, kunjungan dari perwakilan Komnas HAM ini, dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, terutama pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Komnas HAM berperan aktif dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, termasuk pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi setiap warga negara.
Ketua PWI Pandeglang, Yanadi mengatakan, berdasarkan hasil informasi yang diterima di lapangan, situasi Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang berlangsung kondusif. Dengan harapan Pilkada berjalan lancar, bebas, rahasia, jujur, adil, dan terhindar dari berita-berita hoaks.
"Kita sangat bersyukur situasi Pilkada hingga saat ini kondusif, dan semoga berjalan lancar sesuai tahapan. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak terjerumus dengan berita-berita hoaks. Penting bagi masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyaring informasi," ucapnya.
Ia menambahkan, bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di Banten, khususnya Pandeglang cukup kompetitif. Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Banten, ada nomor urut 1 dan 2. Dan Paslon Bupati-Wakil Bupati Pandeglang, ada nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Sehingga masyarakat bisa memilih pemimpin sesuai keinginan untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang, dan Banten.
"Demokrasi di Kabupaten Pandeglang terbuka lebar. Paslon Pilkada tahun 2024 banyak pilihan. Jadi pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat di Pandeglang sudah terpenuhi," tegasnya.
