MBG Tak Makan Uang Zakat, Jubir PCO: Jangan Diframe Seolah-olah Mengorbankan Program Lain

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Pemerintah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan memangkas anggaran lain melainkan dilakukan melalui strategi fokus ulang (refocusing) pada prioritas pembangunan. Penegasan ini juga menjawab spekulasi bahwa program MBG akan diambilkan dari dana zakat. Jangan zakat, program MBG bahkan tak akan mengorbankan program lain di pemerintahan.

"Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan program lain," ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, di Bandung, Sabtu (18/1/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk menjalankan MBG di tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat menjawab pertanyaan wartawan selepas menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Kamis (16/1/2025).  

"Yang ngurus zakat, saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas, dari pemerintah, kami siap. Semua anak-anak Indonesia akan kami beri makan di tahun 2025 ini," ujar Presiden.  

Di Bandung, Dedek menjelaskan, anggaran APBN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo difokuskan pada pembangunan infrastruktur secara masif. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, fokus tersebut dialihkan ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).  

Beberapa prioritas yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo meliputi Program MBG sebesar Rp71 triliun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat akses makanan bergizi. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp4,7 triliun, termasuk pemeriksaan khusus bagi masyarakat yang berulang tahun.

Ada juga program pemeriksaan TBC gratis dengan anggaran Rp8 triliun. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas dengan anggaran Rp15 triliun.  

“Bukan berarti MBG memakan anggaran lain. Yang terjadi adalah refocusing APBN dari infrastruktur ke pembangunan manusia. Infrastruktur tetap dibangun, tetapi peran sektor swasta kini lebih ditingkatkan,” jelas Dedek.  

Di sisi lain, Dedek menambahkan, alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mengalami penyesuaian. Saat ini, pemerintah fokus menarik sektor swasta untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan tersebut.  

"APBN memiliki batas tertentu untuk mendanai IKN sesuai undang-undang. Ketika mendekati batas tersebut, sektor swasta akan mengambil alih peran pembiayaan,” jelasnya.  

Dengan strategi ini, pemerintahan Prabowo Subianto tidak hanya memastikan kesinambungan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengalihkan perhatian ke sektor yang lebih mendesak, yakni kualitas sumber daya manusia. Program MBG menjadi salah satu langkah nyata untuk memastikan generasi penerus Indonesia tumbuh sehat dan siap bersaing di masa depan.