Gaji Nakes di Jakarta Disebut Tak Naik 10 Tahun, Pramono Buka Suara
JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons keluhan gaji tenaga kesehatan (nakes) di Jakarta yang disebut tak pernah naik 10 selama 10 tahun. Dia menyatakan gaji nakes yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) relatif lebih tinggi dibandign sejumlah rumah sakit di Jakarta.
"Gaji nakes yang ada di Jakarta sebenarnya yang ada di PPPK ya, apakah itu juga kalau ASN kan pasti naik, yang di PPPK kita, saya mendapatkan laporan sebenarnya sudah lebih tinggi daripada apa hospital atau rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jakarta, kecuali di Pondok Indah," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Dia mengaku ragu dengan klaim tersebut. Kendati demikian, Pramono akan mempelajari keluhan yang disampaikan Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta tersebut.
"Nah kalau tidak pernah naik, masa sih enggak? Karena semuanya pasti mengalami kenaikan, karena itu kan enggak mungkin enggak ada kenaikan sama sekali. Tapi saya untuk lebih jelasnya saya akan pelajari untuk itu ya," tuturnya.
Adapun, gaji nakes Jakarta yang disebut belum naik selama 10 tahun terakhir disorot dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana mengungkit beban pekerjaan, risiko, dan bertambahnya kebutuhan hidup sebagai alasan untuk mendesak Pemprov Jakarta agar segera menaikan gaji para nakes.
“Dalam rapat hari ini, saya kembali mendesak Pemprov DKI untuk menaikan gaji para nakes yang sudah 10 tahun belum juga naik,” kata Justin.
Dia juga mengingatkan pihak eksekutif tentang pengorbanan para nakes ketika menghadapi pandemi Covid-19. Bahkan, kata dia, saat itu Indonesia menjadi negara dengan kematian nakes tertinggi ke-5 di dunia.
“Kita juga tidak bisa lupa terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh nakes-nakes kita ketika menghadapi pandemi Covid-19. Sudah ada banyak yang gugur dalam menjalankan tugasnya menyelamatkan nyawa orang lain,” tutur dia.
Justin menekankan rasio nakes di Jakarta rendah jika dibandingkan dengan mengutip Sustainable Development Goals (SDG) yang merekomendasikan rasio 4,45 nakes untuk setiap 1.000 penduduk yang hanya mencapai 1,73 nakes. Sehingga nakes di Jakarta cenderung memiliki beban kerja yang jauh lebih berat.
"Nakes kita memikul beban kerja 2 sampai 3 kali lebih besar daripada yang semestinya,” katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, gaji nakes di Jakarta juga menghadapi inflasi yang mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan pokok naik dari waktu ke waktu.
“Jika kita menghitung inflasi selama 10 tahun terakhir, maka harga barang-barang kebutuhan pokok ini sudah naik sebanyak 36 persen. Sementara itu, gaji para nakes belum naik selama 10 tahun terakhir. Ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Rekan-rekan nakes tidak dapat menunggu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya,” tutur dia.
Justin mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menyesuaikan gaji para nakes, terutama yang masih belum mencapai upah minimum provinsi (UMP) seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor (No) 1142 Tahun 2025 tentang UMP.
“Saya yakin Pak Pram orang baik dan orang baik memiliki nurani, sehingga tentu dapat mengingat jerih payah dari para nakes kita di DKI” pungkasnya.
