Realisasi Belanja Negara Tembus Rp2.556,7 Triliun hingga Oktober 2024, Ini Rinciannya
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari target 2024. Realisasi ini naik 14,1 persen dibandingkan Oktober tahun lalu.
"Kita lihat bahwa salah satu dampak tngginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik 4,62 persen dalam PDB itu adalah karena belanja kita cukup cepat belanja Pemerintah Pusat sendiri terdiri atas dua macam, belanja K/L (Kementerian/Lembaga) dan belanja non-K/L," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Suahasil menambahkan, belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari APBN tumbuh 16,7 persen year on year (YoY).
"Belanja K/L adalah Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu APBN dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yg tanya apakah menuju akhir tahun ada percepatan belanja seperto biasanya? memang iya dan ini sudah mulai kelihatan akhir Oktober sudah kelihatan segini dan ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," kata dia.
Kemudian, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN. Untuk belanja K/L sebesar Rp933,5 triliun itu terdiri atas belanja pegawai belanja barang, belanja modal dan belanja bansos.
Realisasi belanja pegawai sudah mencapai 84,8 persen, belanja modal 88,1 persen dan belanja bansos 80,1 persen.
"Belanjan bansos sendiri telah disalurkan Rp122 triliun yang merupakan peningkatan 4,5 persen dibandingkan akhir Oktober tahun lalu, dan ini juga dilaksanakan oleh berbagai macam kementerian," ucapnya.
Sementara itu untuk belanja non-K/L utamanya terdiri atas realisasi subsidi pembayaran kompensasi manfaat pensiun dan beberapa lainnya.
"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp149,2 triliun yang pertumbuhannya dibanding tahun lalu adalah 16,8 persen, ini juga karena ada peningkatan manfaat pensiun ketika kita menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler dan dalam rangka gaji dan pensiun ke 13," paparnya.
Kemudian, untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, pemerintah telah membayarkan Rp327 triliun yang realisasinya terdiri atas subsidi energi Rp139,6 triliun, subsidi non-energi Rp72 triliun dan pembayaran kompensasi Rp115,1 triliun.
"Keseluruhan pengeluaran subsidi dan kompensasi dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan harga listrik dan BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil.
