Tegas! Luhut Ingatkan Menteri Prabowo Jangan Sembarangan Ubah Aturan: Bikin Investor Tak Percaya

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan meminta para pejabat Kementerian atau Lembaga di Kabinet Merah Putih tidak sembarangan mengubah aturan. Khususnya, yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menurut Luhut, perubahan ketentuan dan regulasi yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga bisa menimbulkan keraguan investor yang ingin ingin menanamkan modalnya di dalam negeri. Hal ini yang berpotensi modal asing justru bisa beralih ke negara lain yang punya program serupa.

"Misalnya Special Economic Zones (KEK) sudah dibuat, semua harus patuh, jangan ada Kementerian atau Pejabat yang tiba-tiba ubah sini, ubah sana lagi. Itu membuat nanti investor tidak percaya dengan kita," kata Luhut dalam konferensi perdana Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut menilai, saat ini program kawasan ekonomi khusus yang sudah dijalankan Indonesia mulai banyak ditiru oleh beberapa negara di kawasan. Bahkan negara-negara tersebut bisa memberikan peraturan yang lebih konsisten untuk calon investor.

Hal ini, kata Luhut, membuat Indonesia kembali harus berkompetisi untuk menarik permodalan dari asing untuk pembangunan ekonomi nasional. Sebab salah satu komponen yang menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya adalah konsistensi peraturan. 

"Banyak negara tetangga kita meniru untuk membuat special economic zone, belajar dari kita, tetangga kita sudah membuat dengan konsistensi peraturan," tutur dia.

"Kita berharap jangan ada pejabat yang tidak konsisten, untuk itu semua saya mohon mengkritik, kalau melihat ada pejabat yang tidak konsisten dengan ketentuan yang sudah dibuat," ucapnya.

Luhut mengaku setidaknya ada 40 calon investor dari asing yang berencana untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun satu hal yang menjadi permintaan adalah konsistensi peraturan dan kebijakan dari Pemerintah.

"Ada beberapa, sekitar 40 calon investor dari hongkong datang ke kita, mereka permintaannya konsistensi terhadap ketentuan atau kebijakan yang ada di negeri kita ini," ujarnya.