RI Tak Lagi Bergantung Impor Minyak dari Timur Tengah

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa posisi Indonesia sudah tidak lagi bergantung atau mengandalkan impor minyak dari Timur Tengah yang melintasi Selat Hormuz. Pemerintah telah memiliki kontrak jangka panjang untuk pengadaan minyak guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri dari negara-negara selain Timur Tengah.

Dengan demikian, meski terjadi penutupan atau pembukaan Selat Hormuz, Indonesia disebut tidak lagi bergantung pada pengadaan minyak dari kawasan tersebut.

"Kalau persoalan impor crude, sekalipun Selat Hormuz sudah dibuka, tetap kita sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain," ujar Bahlil, Selasa (16/6/2026).

Namun demikian, Bahlil menjelaskan orientasi pemerintah adalah mendapatkan harga yang paling murah. Hal tersebut ditujukan agar beban fiskal untuk pengadaan minyak mentah tidak terlalu berat.

Menurutnya, ketika Selat Hormuz telah dibuka dan membentuk harga minyak yang kompetitif di negara-negara Timur Tengah, pemerintah bisa saja mempertimbangkan untuk kembali melakukan pembelian minyak dari kawasan tersebut.

"Tapi kalau harganya lebih kompetitif, maka tidak menutup kemungkinan juga untuk kita mencoba membuka akses pasar di Middle East," kata Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan proyeksi impor minyak melalui kerja sama dengan Rusia diperkirakan mencapai 150 juta barel. Minyak ini bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga industri.

Yuliot mengatakan impor minyak dari Rusia tidak seluruhnya diserap oleh PT Pertamina (Persero), tetapi juga oleh Badan Layanan Umum (BLU) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas yang akan melakukan transaksi.

Sebab, nantinya para pelaku industri dapat langsung membeli minyak tersebut untuk kebutuhan aktivitas pertambangan hingga pabrik petrokimia, sebagai bahan baku utama untuk memproduksi plastik, karet sintetis, serat pakaian, pupuk, dan deterjen.

"Ini kan juga ada industri, kemudian ada kegiatan tambang juga, jadi kita bisa distribusikan untuk bahan baku petrokimia, yang juga diperlukan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4).