Israel Berulang Kali Bentuk Pemerintahan Alternatif di Gaza tanpa Hamas, tapi Selalu Gagal

Israel sedang mencari badan pemerintahan lokal alternatif untuk Gaza. Itu diungkapkan menteri pertahanan Yoav Gallant. Dia =mengusulkan masa depan di luar Hamas namun tidak memberikan gambaran siapa saja yang mungkin menjadi penantangnya.

Komentar Menteri Pertahanan Yoav Gallant muncul di tengah ketidakpastian baru dalam perang delapan bulan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat tekanan yang semakin besar dari banyak warga Israel untuk menerima perjanjian gencatan senjata baru yang diusulkan oleh Presiden AS Joe Biden, sementara sekutu sayap kanan mengancam akan meruntuhkan pemerintahannya jika dia menyetujuinya.

Mengisolasi Gaza Jadi Tujuan Utama

Gallant, bagian dari tiga anggota Kabinet Perang Israel yang baru-baru ini mendesak pemerintah untuk memiliki rencana rinci pasca perang di Gaza, mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa “kami mencari alternatif pemerintahan selain Hamas.

Kerangka kerja untuk hal ini termasuk mengisolasi daerah-daerah, menyingkirkan anggota Hamas di daerah-daerah tersebut dan memasukkan kekuatan-kekuatan lain yang akan memungkinkan terbentuknya pemerintahan alternatif.”

Hal ini akan mencapai tujuan Israel untuk menyingkirkan otoritas militer dan pemerintahan Hamas di Gaza dan memulangkan sisa sandera yang disandera dalam serangan Hamas 7 Oktober yang memicu perang, kata Gallant. Dia menekankan bahwa “kami tidak akan menerima kekuasaan Hamas pada tahap apa pun dalam proses apa pun yang bertujuan untuk mengakhiri perang.”

Baca Juga: Perempuan Keturunan Yahudi Terpilih sebagai Presiden Wanita Pertama Meksiko

Membentuk Pusat Pemerintahan Lokal

Menanggapi pertanyaan tersebut, seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan kepada The Associated Press bahwa Gallant berharap dapat memungkinkan wilayah Gaza yang terisolasi dan bebas Hamas menjadi “pusat pemerintahan lokal” dan mengidentifikasi kekuatan yang dapat memungkinkan pembentukan pemerintahan jangka panjang.

Israel sedang mencari “aktor lokal yang tidak bermusuhan,” kata pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa Gallant percaya bahwa “Palestina harus memerintah rakyat Palestina.” Israel akan memfasilitasi lonjakan bantuan ke daerah-daerah tersebut, dan pasukan lokal akan bertanggung jawab mendistribusikannya untuk memperkuat otoritas mereka.

Tidak Ada yang Berani Melawan Hamas

Namun pendekatan tersebut menantang dan telah gagal sebelumnya, kata seorang pakar.

“Saya belum pernah mendengar ada pemain lokal yang cukup berani untuk menampilkan diri mereka sebagai alternatif terhadap Hamas,” kata Michael Milshtein, seorang analis Israel untuk urusan Palestina di Universitas Tel Aviv dan mantan perwira intelijen militer.

Milshtein mengatakan “angan-angan” Gallant sama saja dengan misi bunuh diri bagi pemimpin lokal mana pun. Hamas telah mengancam siapa pun yang bekerja sama dengan pemerintah Israel.

“Meskipun Hamas mengalami kerusakan parah selama delapan bulan terakhir, dampaknya terhadap masyarakat masih sangat kuat,” katanya.

Liga Desa Bentukan Israel Pernah Gagal Memimpin Gaza

Milshtein mencatat bahwa Israel telah mencoba pendekatan ini di masa lalu. Pada tahun 1970-an dan 80-an, Israel mencoba membentuk “liga desa”, yang memberdayakan para pemimpin lokal Palestina.

“Mereka dianggap di mata orang-orang Palestina sebagai kolaborator, dan itu berakhir dengan cara yang sangat tragis,” katanya. Kecuali Israel mempertahankan kehadirannya secara konstan di Gaza, “kekuatan alternatif” apa pun yang mereka coba pasang akan terlalu rapuh, tambahnya.

Netanyahu mengatakan Israel akan mempertahankan kendali keamanan atas Gaza tetapi mendelegasikan pemerintahan sipil kepada warga Palestina yang tidak terafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina yang didukung Barat, yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki. Dia telah mengesampingkan jalan menuju negara Palestina.

Otoritas Palestina Jadi Alternatif

Sekutu utamanya, AS, telah mengusulkan agar Otoritas Palestina yang telah direformasi akan memerintah Gaza dengan bantuan negara-negara Arab dan Muslim.

Serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan menewaskan sekitar 1.200 orang – sebagian besar warga sipil – dan menculik sekitar 250 orang. Sekitar 100 sandera masih berada di Gaza, bersama dengan sekitar 30 mayat lainnya.

Lebih dari 36.430 warga Palestina telah terbunuh di Gaza akibat serangan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Jumlahnya tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan.

Israel menyalahkan Hamas atas kematian warga sipil, dan menuduh mereka beroperasi di daerah pemukiman padat.

Setidaknya lima orang termasuk seorang gadis muda tewas pada hari Minggu dalam serangan di sebuah jalan di Zawayda, Gaza tengah, menurut pejabat kesehatan Palestina dan jurnalis AP di rumah sakit Martir al-Aqsa yang menghitung jumlah korban.

Perdamaian Semu di Gaza

Amerika Serikat terus menekan Israel mengenai proposal gencatan senjata yang digariskan oleh Biden, yang mengatakan pada hari Jumat bahwa sudah waktunya perang berakhir. Banyak dari 2,3 juta penduduk Gaza yang terpaksa mengungsi dan berlindung dengan persediaan yang sedikit, sebagian besar wilayah tersebut telah hancur dan PBB telah memperingatkan akan adanya kelaparan yang “besar-besaran”.

Fase pertama perjanjian ini akan berlangsung selama enam minggu dan mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh,” penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di Gaza dan pembebasan sejumlah sandera, termasuk wanita, orang lanjut usia, dan orang yang terluka. sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina. Biden mengakui bahwa langkah menuju fase berikutnya dari perjanjian tersebut akan memerlukan lebih banyak negosiasi.

“Ini adalah usulan Israel. Kami mempunyai harapan besar bahwa jika Hamas menyetujui usulan tersebut – seperti yang disampaikan kepada mereka, usulan Israel – maka Israel akan menyetujuinya,” kata Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada ABC.

Juga pada hari Minggu, para pejabat dari Mesir, Israel dan AS mengakhiri pertemuan di Kairo tanpa kesepakatan yang jelas untuk membuka kembali penyeberangan penting Rafah ke Gaza, yang telah ditutup sejak Israel mengambil alih wilayah Palestina pada awal Mei, kata badan saluran televisi Al-Qahera News melaporkan.

Militer Israel terus menekan Rafah, kota paling selatan di Gaza, untuk mencari apa yang digambarkan sebagai benteng terakhir Hamas bahkan ketika para militan berkumpul kembali di tempat lain di wilayah tersebut.

Mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, Al-Qahera News mengatakan Mesir menegaskan bahwa Israel harus menarik pasukannya dari perbatasan sisi Palestina sebelum dapat dibuka kembali. Laporan itu mengatakan Mesir menuduh Israel menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, namun Israel membantahnya.